Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji (Foto: Istimewa)
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mendorong pemerintah daerah diberikan peran besar dalam mengoordinasikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan dari petani, peternak, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.
Menurut Ubaid, pelibatan pelaku usaha lokal diperlukan agar anggaran program MBG tidak hanya menguntungkan pemasok besar dari luar daerah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di wilayah pelaksanaan program.
Ia mencontohkan, daerah yang memiliki banyak peternak ayam seharusnya memprioritaskan pembelian telur dan daging ayam dari peternak setempat.
Begitu pula daerah yang memiliki pembudidaya ikan lele, petani sayuran, dan petani beras dapat menjadikan hasil produksi mereka sebagai bagian dari rantai pasok MBG.
“Jadi tidak hanya menguntungkan pengusaha pengusaha kelas kakap saja. Supplier ayam, supplier beras, supplier segala macam itu mestinya sumber daya yang Ada di masyarakat situ, apa yang ada di lokal," kata Ubaid dalam Podcast Jurnalist & Content Creator (JCCNetwork), Senin, 12 Oktober 2026.
Ubaid juga menilai, pelaksanaan program MBG saat ini masih menghadapi persoalan pelokalan sistem.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu diberi peran dalam memetakan kebutuhan pangan program, kemudian menyesuaikannya dengan kapasitas produksi masyarakat di tingkat desa.
Pemetaan tersebut mencakup kebutuhan ikan, beras, telur, sayuran, dan komoditas pangan lainnya dalam periode tertentu. Jika produksi lokal belum mencukupi, pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan usaha baru sesuai kebutuhan program.
Selain memperkuat rantai pasok pangan lokal, Ubaid menekankan pentingnya koordinasi antarsatuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Menurut dia, pelaksanaan program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi berpotensi menimbulkan persaingan antarpelaksana di wilayah yang sama.
Ia memperingatkan, ketidakselarasan pengelolaan pasokan dapat merugikan pelaku usaha lokal apabila kebutuhan bahan pangan justru dipenuhi dari luar daerah, sementara petani, peternak, dan UMKM setempat memiliki kapasitas untuk memasoknya.
“Maka pemerintah daerah itu bisa mendorong apa saja resource resource yang ada di daerah itu yang bisa dikembangkan dengan uang yang berputar di MBG ini,” kata Ubaid.
Karena itu, ia meminta agar SPPG terintegrasi dalam koordinasi pemerintah daerah sehingga kebutuhan program dapat diselaraskan dengan potensi produksi dan kemampuan ekonomi masyarakat setempat.
Ubaid menilai, pengelolaan MBG yang terkoordinasi berpotensi menghasilkan manfaat secara bersamaan, mulai dari pemenuhan gizi anak, perluasan pasar bagi petani dan peternak, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
Menurut dia, kebutuhan program yang terpetakan dengan baik juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat mengembangkan usaha pangan, termasuk dengan melibatkan warga yang belum memiliki pekerjaan.
Ia menegaskan, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari pemenuhan kebutuhan makanan bergizi, tetapi juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan program.
"Jadi menurut saya semua SPPG yang ada di daerah itu kalau diorkestrasi oleh pemerintah daerah bisa memberdayakan berapa pengangguran, bisa menciptakan berapa lapangan pekerjaan, bisa menumbuhkan industri industri yang baru," tandasnya.
