Berita

Wakil Presiden Gibran Rakabuming. (Foto: Setwapres)

Politik

Gibran Terancam Pidana atas Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan

SENIN, 12 OKTOBER 2026 | 13:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa terancam hukuman penjara maksimal enam tahun atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan Pilpres 2024.

Ancaman pidana tersebut disampaikan kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, setelah Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa melaporkan Gibran dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ke Bareskrim Polri.

Menurut Khozinudin, laporan itu berkaitan dengan surat keterangan nomor 9149/DDI/KS/2019 yang diterbitkan pada 8 Agustus 2019. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang sekolah menengah atas (SMA).


“Kami melihat ada unsur yang kemudian kami anggap ini perbuatan yang masuk kategori pidana,” kata Khozinudin di kanal Youtube Forum Keadilan TV, Senin, 12 Oktober 2026.

Ia mempersoalkan penggunaan Certificate of Attendance sebagai salah satu dokumen yang dijadikan dasar penyetaraan pendidikan. Menurut dia, sertifikat tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tanda tamat belajar yang setara dengan SMA.

Khozinudin menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan Gibran memperkuat dugaan yang dilaporkan kepada Bareskrim.

“Dugaan pidananya kuat sekali karena sudah dapat pertimbangan hukum dari MK yang sifatnya final and binding,” ujarnya.

Ia mengatakan, putusan MK tersebut mengonfirmasi dua hal. Pertama, adanya dugaan keterangan tidak benar dalam dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Kedua, menurut penafsirannya atas putusan tersebut, tidak ditemukan ijazah SMA atau sertifikat yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA milik Gibran.

“Ini untuk Gibran ancamannya enam tahun,” tegasnya.

Meski demikian, dugaan tindak pidana tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses hukum. Laporan yang disampaikan ke Bareskrim belum dengan sendirinya membuktikan adanya pemalsuan surat maupun menetapkan kesalahan pidana Gibran.

Sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Namun, permohonan pengujian tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

Dengan demikian, putusan MK itu tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya