Berita

Otoritas Jasa Keuangan. (Foto: Istimewa)

Parlemen

BI-OJK Diminta Antisipasi Risiko Kredit Pekerja

MINGGU, 11 OKTOBER 2026 | 10:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didorong memantau kualitas kredit pekerja yang berpotensi terdampak regulasi ketenagakerjaan yang baru disahkan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus, mengatakan, pemantauan dini ini perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan dan daya beli pekerja.

“Saya memang tidak duduk di komisi yang membahas undang-undang ini. Namun, buruh di Banten III adalah konstituen saya, dan dampaknya akan sampai ke ranah keuangan dan perbankan yang menjadi bidang kerja saya,” ujar Habib Idrus, dikutip Minggu, 11 Oktober 2026.


Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut, kepastian kerja dan pendapatan ini menjadi fondasi perekonomian daerah.

“Pekerja yang pendapatannya pasti bisa mencicil rumah dan kendaraan serta menjaga konsumsi rumah tangga. Kalau kepastian itu goyah, efeknya merambat ke perbankan dan ekonomi daerah,” kata Habib Idrus.

Ia mengingatkan ketidakpastian upah dan pesangon berpotensi menekan kemampuan pekerja membayar cicilan, terutama kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor. Jika tekanan itu meluas, kualitas kredit rumah tangga dan likuiditas perbankan dapat ikut terdampak.

Maka dari itu, Habib Idrus menyampaikan tiga langkah yang akan ia dorong melalui Komisi XI DPR RI. Pertama, pemantauan dini kualitas kredit rumah tangga pekerja. Ia meminta BI dan OJK memantau wilayah dengan konsentrasi industri, termasuk Tangerang Raya, serta menyiapkan skema restrukturisasi bagi pekerja terdampak.

Kedua, penyiapan bantalan kebijakan fiskal dan makroprudensial. Ia mendorong Kementerian Keuangan, BI, dan OJK tidak meremehkan potensi guncangan ekonomi serta menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga daya beli pekerja di sektor padat karya.

Ketiga, perlindungan dari pinjaman daring ilegal. Habib Idrus meminta OJK memperkuat edukasi dan penindakan agar pekerja yang terhimpit secara ekonomi tidak terjerat pinjaman daring ilegal.

“Jangan sampai pekerja yang terhimpit justru lari ke pinjol ilegal. Negara harus hadir sebelum mereka terjerat,” tegasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya