Kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Foto: istimewa)
Dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan yang semakin meluas disorot Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota DPR RI, Muhammad Kholid.
Ia mendorong agar penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada perlindungan warga secepat mungkin. Ia juga mendorong Indonesia tampil memimpin di ASEAN karena asap kini sudah menjadi persoalan kawasan.
“Kabut asap telah mengganggu kesehatan, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan hubungan dengan negara tetangga. Penanganan harus segera dipercepat,” ujar Kholid dikutip Minggu, 11 Oktober 2026.
Dis sisi lain Kholid juga mengapresiasi kerja satuan tugas (satgas) di lapangan. Namun, ia menilai sumber api dan dampak asap sering berada di wilayah yang berbeda sehingga perlindungan warga tidak bisa diserahkan kepada masing-masing daerah.
“Perlindungan warga, terutama ibu hamil, anak-anak, serta sekolah, pekerja, dan layanan kesehatan dapat menjadi bagian dari komando penanganan yang sudah berjalan. Selain itu, sumber kebakaran harus dibuka secara transparan dan setiap pelaku ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Asap dari Indonesia kini juga dirasakan negara tetangga. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah berkomunikasi langsung dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan menyatakan kesediaan untuk mengambil langkah yang diperlukan.
“Kami mengapresiasi respons cepat Presiden. Momentum ini perlu dijawab dengan kepemimpinan Indonesia di kawasan, bukan sikap defensif,” ujar Kholid.
Kholid mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dan menjadi tuan rumah pusat koordinasi ASEAN untuk penanganan asap lintas batas. Posisi ini memberi Indonesia ruang untuk memimpin, bukan sekadar merespons desakan negara lain.
“Indonesia harus mengambil inisiatif dalam pertemuan negara-negara ASEAN dan menjadikan pusat koordinasi tersebut sebagai simpul kerja sama penanganan asap di kawasan,” sambungnya.
Kepemimpinan di kawasan juga harus dimulai dari dalam negeri melalui penanganan yang terbuka dan perlindungan warga yang nyata.
“Kerja sama ASEAN patut digunakan untuk mempercepat penanganan, tetapi tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah Indonesia,” pungkas legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat VI tersebut.
