Subsidi Biaya Haji Tak Lepas dari Komunikasi DPR dan Pemerintah

RMOL. Komunikasi antara DPR RI dan pemerintah terkait skema pembiayaan haji 2027 berbuah subsidi Rp3 juta bagi setiap jemaah haji reguler.

Dengan subsidi tersebut, jemaah yang sebelumnya harus membayar pelunasan rata-rata Rp26.248.825, secara efektif hanya perlu menyiapkan sekitar Rp23.248.825.

Anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR RI KH Maman Imanulhaq mengatakan subsidi tersebut merupakan bagian dari kesepakatan pemerintah dan DPR dalam menetapkan biaya haji 1448 H/2027 M.

Anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR RI KH Maman Imanulhaq mengatakan subsidi tersebut merupakan bagian dari kesepakatan pemerintah dan DPR dalam menetapkan biaya haji 1448 H/2027 M.

“Jemaah secara efektif hanya membayar sekitar Rp23,24 juta. Ini setelah pelunasan Rp26,24 juta dikurangi subsidi pemerintah Rp3 juta,” ujar Maman kepada wartawan, dikutip Kamis, 8 Oktober 2026.

Dewan Syuro DPP PKB itu menjelaskan, angka tersebut telah disepakati dan diketok dalam rapat Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah.

Menurut Maman, kesepakatan tersebut tidak terlepas dari komunikasi pimpinan DPR dengan pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad disebut melakukan komunikasi dengan Presiden RI terkait formula pembiayaan haji.

“Komunikasi pimpinan DPR dengan Presiden menjadi bagian dari upaya mencari formula agar beban jemaah bisa lebih ringan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji,” ungkapnya.

Dalam keputusan tersebut, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M ditetapkan Rp98.466.351,35 per jemaah.

Sementara komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi tanggungan jemaah sebesar Rp54.648.825. Adapun Rp43.817.526,35 bersumber dari Nilai Manfaat.

Perhitungan pelunasan turut memperhitungkan setoran awal Rp25 juta dan Nilai Manfaat rata-rata Rp3,4 juta pada rekening virtual jemaah.

Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah untuk 1448 H/2027 M, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Maman menegaskan, kebijakan tersebut diarahkan agar biaya yang ditanggung jemaah tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

“Prinsipnya sederhana, biaya jemaah harus terjangkau dan pelayanan harus tetap baik. Jangan sampai biaya turun, tetapi kualitas pelayanan ikut turun,” demikian Maman.