Diangkatnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi oleh Presiden Prabowo Subianto, diyakini mampu mempercepat transformasi kekayaan mineral Indonesia menjadi basis industri energi masa depan.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto menilai, gabungan hilirisasi dan transisi energi merupakan langkah strategis.
Sebab menurutnya, ekspansi industri pengolahan mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar sehingga kebijakan industrialisasi dan penyediaan energi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.
Apalagi, katanya, melihat besarnya produksi nikel hingga berkembangnya hilirisasi tembaga, emas, dan bauksit menjadi modal untuk membangun industri baterai, kendaraan listrik, energi surya, hingga industri berbasis teknologi di dalam negeri.
"Ini sangat strategis, karena hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar. Tantangannya adalah memastikan tambahan kapasitas industri tidak justru meningkatkan ketergantungan pada energi fosil," kata Wahyudi saat dihubungi, Minggu, 4 Oktober 2026.
Menurut dia, hilirisasi dan transisi energi perlu dirancang dalam satu ekosistem agar pertumbuhan industri diikuti penyediaan energi yang semakin efisien, andal, dan rendah karbon.
"Integrasi tersebut semakin penting mengingat investasi hilirisasi pada Semester I 2026 telah mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional," tuturnya.
Wahyudi memandang, perkembangan industri nikel menjadi salah satu modal penting dalam menjalankan agenda tersebut. Produksi nikel olahan Indonesia telah meningkat dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia pada 2023.
Menurut dia, perkembangan itu menunjukkan perubahan signifikan posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain penting dalam rantai pasok global.
"Pekerjaan berikutnya adalah memastikan nilai tambah semakin banyak tinggal di dalam negeri melalui penguatan industri baterai, transfer teknologi, riset, dan keterlibatan perusahaan nasional," ucapnya.
Hilirisasi juga mulai berkembang pada komoditas mineral lainnya. Smelter Freeport di Gresik memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun dengan potensi menghasilkan sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun.
"Sementara Smelter Grade Alumina Refinery atau SGAR Mempawah memiliki kapasitas produksi sekitar 1 juta ton alumina per tahun," sambungnya.
Wahyudi meyakini pengembangan nikel, tembaga, emas, dan bauksit secara bersamaan dapat memperluas basis industrialisasi Indonesia. Nikel dapat menjadi basis pengembangan baterai dan kendaraan listrik, tembaga menopang industri elektronik dan kelistrikan, sedangkan bauksit dapat dikembangkan menuju aluminium dan berbagai produk manufaktur.
"Diversifikasi hilirisasi ini penting karena Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu komoditas. Nikel, tembaga, bauksit, dan emas memiliki rantai nilai yang berbeda dan dapat menjadi fondasi industri manufaktur, elektronik, energi, hingga kendaraan listrik," katanya.
Wahyudi mengatakan posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM juga membuka peluang mengintegrasikan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi dari hulu hingga hilir.
Dengan begitu, besarnya investasi yang masuk tidak berdiri sendiri, tetapi menghasilkan efek berganda melalui pertumbuhan industri pendukung, penciptaan lapangan kerja, penguasaan teknologi, dan pengembangan kawasan industri.
Sementara itu, guru besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Prof. Ir. ING Wardana menilai penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi sangat strategis karena kekayaan mineral Indonesia dapat menjadi fondasi pembangunan ekosistem energi hijau nasional.
Wardana menilai integrasi tersebut berpotensi menciptakan ekosistem industri baru sekaligus membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.
“Sangat strategis karena hilirisasi mineral strategis seperti nikel, bausit, dan tembaga bisa membentuk ekosistem produksi energi hijau,” ujar Prof Wardana.
Selain hilirisasi, Prof. Wardana menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu agenda penting yang perlu dikejar Menko Bahlil. Pemerintah saat ini menjalankan B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Menurut dia, kebijakan tersebut dapat diperkuat melalui pengembangan etanol berbasis bahan baku domestik seperti tebu, singkong, dan jagung.
"Jika program tanam tebu, singkong dan jagung untuk etanol berhasil dan bisa membuat program E20 atau E30 atau E50 berhasil, bersama dengan B50 kita sudah bisa mandiri energi, tidak perlu impor BBM," ungkapnya.
Prof. Wardana menilai pengurangan impor energi layak menjadi salah satu indikator utama keberhasilan Menko Bahlil dalam menjalankan mandat barunya. Setelah itu, indikator lainnya adalah penciptaan lapangan kerja serta kemampuan Indonesia menyerap dan menguasai teknologi.
"Yang paling utama adalah pengurangan impor energi karena menyedot banyak devisa. Berikutnya adalah pembukaan lapangan kerja, yang ketiga transfer teknologi, baru yang lain-lainnya," demikian Prof Wardana menutup.
