Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 menjadi undang-undang.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 pada Selasa 29 September 2026, yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan ditandai dengan ketukan palu.
Dengan pengesahan tersebut, belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,26 triliun, naik dari postur dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027 sebesar Rp4.097,19 triliun. Angka tersebut juga menjadi yang tertinggi untuk pertama kalinya dalam sejarah pengelolaan APBN.
Sementara itu, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp3.426,03 triliun.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan kenaikan pendapatan dan belanja tersebut tidak mengubah target defisit APBN 2027 yang dipertahankan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Terdapat kenaikan pendapatan dan belanja negara, akan tetapi tidak mengubah target defisit RAPBN 2027. Target defisit kami pertahankan 2,4 persen PDB untuk memastikan kemampuan maksimal RAPBN 2027 menjalankan fungsi anggaran dan tetap memegang prinsip kehati-hatian," ujar Said.
Menurutnya, tambahan belanja negara diperlukan untuk menopang berbagai program kerja prioritas nasional. Untuk itu, DPR bersama pemerintah juga menyepakati peningkatan target pendapatan negara melalui penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Dengan demikian, kenaikan belanja negara tidak kita bebankan ke pembiayaan utang," tegasnya.
Postur APBN 2027
Pendapatan negara Rp3.435,10 triliun, terdiri dari:
1. Penerimaan perpajakan: Rp2.911,95 triliun
- Pajak: Rp2.593,35 triliun
- Kepabeanan dan cukai: Rp318,60 triliun
2. PNBP: Rp522,48 triliun
3. Penerimaan hibah: Rp66 miliar
Sementara belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun, terdiri dari:
- Belanja pemerintah pusat: Rp3.371,26 triliun (Belanja K/L: Rp1.556,89 triliun dan Belanja non-K/L: Rp1.814,36 triliun)
- Transfer ke daerah: Rp735 triliun
- Keseimbangan primer tetap minus Rp20,85 triliun
- Surplus/defisit tetap minus Rp671,16 triliun
- Defisit terhadap PDB tetap 2,4 persen
- Pembiayaan anggaran tetap Rp671,16 triliun
Asumsi Makro APBN 2027
- Pertumbuhan ekonomi: 6 persen
- Inflasi: 2,5 persen
- Nilai tukar: Rp17.500 per Dolar AS
- Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen
- Harga minyak mentah Indonesia: US$75 per barel
- Lifting minyak: 612,5 ribu barel per hari
- Lifting gas: 954 ribu barel per hari
Sasaran & Indikator Pembangunan Tahun 2027*\
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,30-4,87 persen
- Tingkat kemiskinan: 6,0-6,5 persen
- Kemiskinan ekstrem: 0-0,5 persen
- Indeks Gini: 0,360-0,365
- Indeks modal manusia: 0,575
- Indeks kesejahteraan petani: 0,8308
- Proporsi lapangan kerja formal: 40,81 persen
- Penciptaan lapangan kerja formal: 2,57-3,49 juta orang
- GNI per kapita: 5.800-5.840 Dolar AS atau Rp98,54-99,22 juta
- Penurunan intensitas GRK: 39,57
- Indeks kualitas lingkungan hidup: 76,84.
