Nepal Desak Negara Kaya Ikut Bayar Kerugian Akibat Bencana Iklim Rp89 Triliun

Menteri Luar Negeri Nepal Shisir Khanal mendesak negara-negara kaya ikut menanggung biaya bencana akibat perubahan iklim yang melanda negara-negara paling rentan.

Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan AFP, Jumat, 25 September 2026 di tengah upaya Nepal menangani bencana banjir dahsyat yang terjadi pada akhir Agustus lalu.

"Yang ingin kami sampaikan kepada dunia adalah ini: isu-isu perubahan iklim ini bukan lagi sekadar teori,” kata Khanal di sela Sidang PBB di New York.

Banjir yang dipicu runtuhnya gletser di kawasan pegunungan tinggi sepanjang perbatasan Nepal-Tiongkok itu menewaskan lebih dari 1.400 orang, sementara sekitar 6.000 lainnya masih dinyatakan hilang. 

Pemerintah Nepal memperkirakan kerugian ekonomi akibat bencana tersebut mencapai 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp89 triliun.

Khanal menegaskan, Nepal hanya menyumbang 0,1 persen emisi gas rumah kaca global. Lebih dari 90 persen kebutuhan listrik Nepal berasal dari tenaga air, sementara lebih dari 70 persen mobil baru yang terjual merupakan kendaraan listrik.

“Lantas mengapa kita, yang tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap masalah ini, hanya harus menanggung bebannya saja?” ujar Khanal. 

Dia juga menilai negara kaya tidak cukup hanya memberikan bantuan ketika bencana terjadi, tetapi perlu menyediakan pendanaan untuk membantu negara rentan membangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.

Nepal telah mengajukan permintaan 20 juta dolar AS kepada dana Loss and Damage PBB, namun jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari kebutuhan pemulihan. 

Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan bantuan pemulihan banjir sebesar 31 juta dolar AS, sedangkan Inggris dan negara-negara G7 juga menyatakan dukungan.

Di luar bantuan pemulihan, Nepal membutuhkan dukungan finansial dan teknis untuk membangun sistem pemantauan pencairan gletser serta peringatan dini berbasis satelit.