Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (Foto: RMOL)
Program pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto diperkirakan memiliki kebutuhan anggaran sekitar Rp302 triliun.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, kebutuhan tersebut mencakup untuk pendidikan jenjang SD hingga perguruan tinggi.
"Kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan sekitar Rp210 triliun, kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Artinya hampir Rp302 triliun," kata Said dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta dikutip Jumat, 25 September 2026.
Meski demikian, Said menegaskan pelaksanaan pendidikan gratis tidak akan langsung diterapkan secara menyeluruh. Banggar DPR, katanya, akan lebih dulu menyiapkan sekitar Rp5 triliun untuk menjalankan pilot project.
Tahap awal tersebut diprioritaskan bagi jenjang SD dan SMP, dengan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) menjadi sasaran yang direkomendasikan.
"Yang Rp5 triliun khusus pilot project. Rekomendasi Banggar, prioritasnya di daerah 3T," tutur politikus PDI Perjuangan itu.
Menurut Said, pilot project diperlukan untuk memetakan kebutuhan anggaran sekaligus menyiapkan tata kelola program sebelum pendidikan gratis diperluas ke jenjang SMA hingga perguruan tinggi.
Ia menargetkan pelaksanaan pendidikan gratis secara lebih luas dapat mulai direalisasikan pada 2028. Namun, cakupannya tetap akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran negara.
"Di 2028, insya Allah akan menjadi kenyataan. Tetapi sekolah gratis ini idealnya bertahap," ujarnya.
Said memperkirakan pada tahap awal pemerintah dapat memberikan sekitar 60 hingga 75 persen penerima manfaat pada 2028. Selanjutnya, cakupan program dapat diperluas hingga 100 persen pada tahun berikutnya.
Selain besarnya kebutuhan anggaran, Said mengingatkan pemerintah untuk memperhitungkan perubahan kebijakan dalam pengelolaan tenaga pendidik. Salah satunya terkait rencana penarikan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah pusat yang akan berdampak terhadap pola penyusunan APBN.
Sementara untuk pendidikan tinggi, skema kuliah gratis masih perlu dikaji lebih lanjut, termasuk kemungkinan memanfaatkan atau memperluas program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Jadi tidak serta-merta diputuskan. Kita ingin tahu dulu tata kelolanya seperti apa," katanya.
Ia menjelaskan, angka Rp302 triliun yang dihitung saat ini masih berupa proyeksi awal. Pemerintah dan DPR masih perlu menghitung kebutuhan biaya per siswa serta menentukan cakupan sekolah yang akan masuk dalam program pendidikan gratis.
Perhitungan tersebut juga perlu mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta. Sebab, estimasi Rp210 triliun untuk pendidikan dasar dan menengah serta Rp92 triliun untuk perguruan tinggi masih menggambarkan kebutuhan secara keseluruhan.
"Semua sekolah negeri, lalu yang swasta ke depan bagaimana? Itu perlu kajian yang relatif komprehensif," pungkasnya.
