Sampah Bengkulu Dinilai Darurat, Legislator Minta TPS 3R Dianggarkan

Persoalan sampah di Provinsi Bengkulu dinilai sudah mendesak sehingga membutuhkan dukungan anggaran pengelolaan yang lebih diprioritaskan. Salah satu solusi yang didorong adalah melalui program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan perhatian khusus terhadap usulan anggaran pengelolaan sampah di daerah pemilihannya. Permintaan itu disampaikannya dalam pembahasan anggaran dengan menyoroti pentingnya pemerataan penganggaran, khususnya pada Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen CK).

"Saya ingin meratakan keadilan soal penganggaran kepada Dirjen CK. Semua usulan saya tidak ada yang dimasukkan terkait TPS 3R," ujar Erna melalui keterangan tertulis yang diterima, Jumat, 25 September 2026.

Erna kemudian menyoroti kondisi di Kabupaten Bengkulu Utara. Menurutnya, capaian atau realisasi program di wilayah tersebut telah mencapai 100 persen, sehingga ia mempertanyakan alasan belum adanya alokasi anggaran untuk program TPS 3R.

"Yang satu, Kabupaten Bengkulu Utara, RC-nya sudah 100 persen. Apalagi alasan Ibu Dirjen untuk tidak menganggarkan ini di dapil saya?" tanyanya.

Selain Bengkulu Utara, Erna menyebut Kabupaten Bengkulu Selatan yang capaiannya telah berada di angka 65 persen. Ia pun meminta agar usulan TPS 3R di wilayah tersebut turut dipertimbangkan secara serius.

"Yang kedua, satu lagi, Bengkulu Selatan. Itu sudah diangkat 65 persen. Jadi saya pikir saya minta tolong untuk usulan TPS 3R ini, mengingat ini sangat urgent di provinsi saya," tegasnya.

Erna berharap usulan anggaran tersebut dapat segera mendapat perhatian dan persetujuan dalam pembahasan lanjutan, mengingat mendesaknya kebutuhan infrastruktur pengelolaan sampah di Provinsi Bengkulu.