Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP Novita Hardini (Foto: Dokumen pribadi)
Komisi VII DPR RI menyoroti sejumlah persoalan krusial yang masih membayangi sektor industri nasional. Mulai dari kepastian pasokan bahan baku, tingginya biaya operasional, arah kebijakan ekspor, hingga aspek pengawasan lingkungan.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menilai bahwa pemerintah perlu memastikan seluruh kebutuhan industri terpenuhi dengan biaya kompetitif. Namun, hal tersebut harus berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan maupun kepentingan masyarakat luas.
Novita menegaskan bahwa ketersediaan bahan baku, khususnya crude palm oil (CPO), menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan industri dalam negeri.
Ia mempertanyakan sejauh mana kapasitas perkebunan lokal mampu mencukupi kebutuhan industri, sekaligus mendorong penguatan sinergi dengan berbagai sumber pasokan agar rantai pasok tetap berkelanjutan serta berdaya saing tinggi.
Di sisi lain, ekspansi sektor industri wajib selaras dengan upaya perlindungan lingkungan. Novita menekankan pentingnya pengawasan dini terhadap potensi pencemaran yang dilakukan secara sinergis antara pemerintah dan pelaku usaha.
“Industri harus tumbuh, tetapi pertumbuhan itu tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Pengawasan harus berjalan sejak awal, bukan baru bergerak setelah muncul persoalan pencemaran,” tegas Novita kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 25 September 2026.
Selain itu, ia turut mengapresiasi program industri yang terbukti mampu menggerakkan ekonomi daerah, sembari mendesak adanya evaluasi berkala agar program tersebut berdampak jangka panjang bagi penguatan industri lokal serta masyarakat.
Terkait sektor perdagangan luar negeri, Komisi VII meminta Kementerian Perindustrian untuk memaparkan proyeksi ekspor secara transparan. Hal ini mencakup kapasitas serapan pasar internasional hingga arah kebijakan strategis pemerintah.
Transparansi data tersebut dinilai vital bagi DPR dalam mengawal kebijakan ekspor dari sudut pandang kepentingan nasional, peningkatan daya saing, serta perluasan penetrasi pasar global.
Menanggapi persoalan kelangkaan serta tingginya biaya operasional yang dikeluhkan pelaku usaha, Novita mendesak pemerintah untuk segera merumuskan langkah mitigasi yang konkret.
Kebijakan yang dihadirkan negara harus mampu menjamin ketersediaan bahan baku sekaligus menekan efisiensi biaya.
“Jangan sampai biaya operasional yang terus meningkat membuat industri nasional kehilangan daya saing. Negara harus hadir memberikan kepastian bahan baku, efisiensi biaya, dan kebijakan yang menjaga industri tetap produktif,” ujarnya.
Sebagai penutup, Novita menegaskan bahwa seluruh aspirasi dari pelaku industri akan diintegrasikan ke dalam fungsi pengawasan DPR. Tujuannya agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar solutif dalam menjawab tantangan di lapangan.
“Industri harus tetap tumbuh, ekspor harus meningkat, ekonomi daerah harus bergerak, tetapi lingkungan dan kepentingan masyarakat juga harus terlindungi. Titik keseimbangannya harus ditemukan melalui kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan nyata industri,” pungkasnya.
