Komitmen Indonesia menghadapi perubahan iklim tidak berhenti pada target penurunan emisi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, agenda lingkungan ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan yang berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Arah tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Rabu 23 September 2026 waktu setempat.
Di hadapan para pemimpin negara, organisasi internasional, lembaga keuangan, dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pemuda, Jumhur menegaskan Indonesia tengah menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi lintas sektor.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing,” ujar Jumhur.
Indonesia mengarahkan Nationally Determined Contribution (NDC) menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Agenda tersebut dijalankan bersamaan dengan upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan masyarakat.
“Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama,” kata Jumhur.
Arah tersebut diterjemahkan melalui pengurangan emisi dari sektor limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pembangunan industri rendah karbon, penerapan carbon capture, utilisation and storage (CCUS) secara bertanggung jawab, serta pengembangan energi surya skala besar.
Di sektor energi, penerapan B50 menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Sementara kendaraan listrik didorong sebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon sekaligus peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Jumhur menegaskan transisi menuju ekonomi rendah karbon juga harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Bahwa dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat. Karena itu, keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata,” tegas Jumhur.
Indonesia juga membawa isu pembiayaan dalam rangkaian Solution Dialogues yang membahas pembiayaan iklim, adaptasi di tengah era overshoot, dan pengurangan emisi metana.
Pembiayaan dinilai harus mendukung pelaksanaan NDC dan National Adaptation Plan (NAP), termasuk pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, dan aksi masyarakat.
Pengurangan metana menjadi salah satu contoh aksi yang dapat memberi manfaat langsung. Metana menyumbang 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022. Perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, ekonomi sirkular, teknologi, serta penguatan sistem data dan pelaporan dapat menekan emisi sekaligus memperbaiki kualitas udara, kesehatan, dan layanan publik.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menempatkan adaptasi sebagai bagian penting dalam menghadapi perubahan iklim. Kenaikan muka air laut diantisipasi melalui pengembangan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa yang dibarengi perlindungan dan restorasi mangrove serta ekosistem pesisir.
Langkah tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat, mata pencaharian, dan keberlanjutan pembangunan di kawasan pesisir.
Menjelang COP31 di Antalya, Indonesia mendorong kerja sama internasional menghasilkan dukungan nyata, terutama dalam pembiayaan iklim dan peningkatan kapasitas negara berkembang.
Keterlibatan Indonesia dalam Leaders Dialogue dan Solution Dialogues menjadi bagian dari upaya tersebut. Pemerintah menilai kebijakan energi, industri, investasi, pengelolaan sampah, pembiayaan, dan kawasan pesisir akan turut menentukan ketahanan pangan, kesehatan, lapangan kerja, dan kualitas lingkungan.
“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua,” ujar Jumhur.
Melalui forum PBB tersebut, Indonesia menunjukkan bahwa agenda perubahan iklim dapat berjalan seiring dengan pembangunan nasional. Di bawah pemerintahan Prabowo, komitmen lingkungan diarahkan bukan sekadar mengejar target emisi, tetapi juga memperkuat ekonomi, ketahanan energi, industri nasional, dan kesejahteraan masyarakat.
