Sekjen PSI Raja Juli Antoni (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan siap menghadapi berapa pun besaran parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen yang nantinya disepakati dalam pembahasan RUU Pemilu.
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengatakan partainya tidak memiliki kursi di DPR, sehingga apa pun keputusan parlemen terkait besaran PT akan diterima dan dihadapi PSI.
Dia juga menyebut PSI telah memiliki pengalaman mengikuti dua kali pemilu.
“Apa pun yang diputuskan oleh parlemen, PSI insyaallah siap ya. Apalagi insyaallah dengan pengalaman dua kali pemilu, sekarang ada Mas Kaesang sebagai Ketua Umum, dan kemudian Pak Jokowi insyaallah juga full meng-endorse PSI, Insyaallah kami tidak ada masalah,” kata Raja Juli di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Meski demikian, Raja Juli menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta adanya formulasi lebih tepat agar suara rakyat tidak terbuang.
Dia mencontohkan penerapan PT 4 persen yang membuat sekitar 16 juta suara tidak memiliki representasi di DPR.
“Kan sudah ada tuh angkanya ya, sekitar 16 juta suara yang kemudian tidak ada representasinya di DPR dengan threshold empat persen. Kalau lima persen kira-kira berapa?” ujarnya.
Raja Juli menekankan pentingnya formulasi yang berkeadilan dan demokratis agar suara rakyat tetap terakomodasi dalam sistem pemilu.
“Jadi saya kira formulasi yang berkeadilan dan demokratis saya kira itu menjadi penting. Tapi bagi PSI insyaallah ya, berapa pun kami siap fight di 2029,” tegas Raja Juli.
Dalam pembahasan RUU Pemilu, usulan besaran PT datang dari sejumlah partai politik. Golkar, PKS, PKB, dan Gerindra menyatakan pandangan pada angka 5 persen.
PDIP juga menyebut angka tersebut ideal, sedangkan NasDem mendorong PT 7 persen. Sementara Demokrat menyoroti potensi suara rakyat yang hangus dan mengusulkan konsep Dapil Nasional (national pool), sedangkan PAN keberatan jika PT dinaikkan lebih dari 4 persen.
