BPKP Ketat Awasi Percepatan Program Perumahan

Upaya pemerintah mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, turut diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat lintas kementerian dan lembaga (K/L), yang digelar di Kantor BPKP, Jl. Pramuka, Jakarta Timur, Selasa, 22 September 2026.

Hadir dalam forum itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala LKPP Sarah Sadiqa, jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Depok.

Juru Bicara BPKP, Gunawan Wibisono menjelaskan, Penguatan tata kelola juga menjadi bagian penting dalam rencana pemanfaatan lahan milik Komdigi di Depok untuk pengembangan rumah susun subsidi. 

"BPKP turut mengawal agar percepatan program berjalan dengan tata kelola yang baik, pengelolaan aset yang tepat, dan target kinerja yang terukur," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 September 2026.

Lahan sekitar 45 hektare di Depok, dipaparkan Gunawan, rencananya dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan hunian dengan tetap memperhatikan status penggunaan Barang Milik Negara, serta memastikan penanganan dampak sosial terhadap masyarakat yang berada di kawasan tersebut.

"Selain itu, pemerintah membahas percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera," sambungnya menyebutkan materi rapat bersama menteri dan kepala lembaga terkait.

Lebih lanjut, Gunawan menyatakan pembahasan itu mencakup kesiapan penyedia, penyelesaian pekerjaan, serta pengawasan pelaksanaan kontrak agar pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan kualitas hunian yang diterima masyarakat.

"Rapat membahas sejumlah agenda strategis sektor perumahan, mulai dari pembentukan Badan Layanan Umum (BLU), pemanfaatan aset negara untuk pembangunan hunian, hingga percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera," tuturnya.

"Dalam pembahasan pembentukan BLU, BPKP menyatakan kesiapan memberikan pendampingan agar kelembagaan yang dibentuk memiliki tata kelola yang baik, fungsi yang jelas, serta target kinerja yang terukur," demikian Gunawan menambahkan.