Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). (Foto: Humas Kemensos)
Perkembangan program Sekolah Rakyat disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu kemarin, 23 September 2026.
Mensos melaporkan kepada Presiden, bahwa Sekolah Rakyat telah beroperasi di ratusan titik dengan jumlah siswa lebih mencapai puluhan ribu, dan hampir sebagian titik di antaranya menggunakan gedung permanen.
“Perkembangan Sekolah Rakyat yang sekarang sudah beroperasi di 182 titik, 90 lebih itu menggunakan gedung permanen. Di mana siswanya sekarang sudah lebih dari 44 ribu,” kata Gus Ipul akrab disapa dikutip Kamis, 24 September 2026.
Dalam Ratas yang membahas tentang perluasan akses pendidikan gratis dan bermutu, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri, Gus Ipul mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan konsolidasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia.
Selain itu, Kemensos juga turut serta melengkapi sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. Meski masih ada kebutuhan yang harus dipenuhi, kegiatan belajar mengajar secara umum telah berjalan baik.
“Yang terus kita lakukan konsolidasi dan terus berusaha untuk memenuhi kekurangan-kekurangan sumber daya manusia maupun juga dukungan-dukungan sarana-prasarana. Tapi secara umum dapat saya sampaikan adalah semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Menurut Gus Ipul, siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga rentan dengan pengalaman hidup yang beragam. Sebagian pernah putus sekolah selama satu hingga dua tahun, sebagian pernah bekerja di tempat yang tidak semestinya, sementara sebagian lainnya membutuhkan rehabilitasi sebelum dapat mengikuti pembelajaran secara optimal.
“Yang sekolah di sini adalah anak-anak istimewa dari keluarga rentan dengan memiliki latar belakang yang beragam, berbeda-beda,” tuturnya.
Dalam Ratas tersebut, Presiden Prabowo juga membahas perluasan layanan pendidikan gratis di sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak dan madrasah negeri, serta peningkatan kualitas guru.
Untuk pendidikan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran dan menyiapkan tahapan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).
Presiden meminta kajian tersebut diperdalam oleh tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno sebelum hasilnya kembali dilaporkan sebagai dasar penentuan langkah berikutnya.
