UU Reforma Agraria Koreksi Ketimpangan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah

Keputusan DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Pengaturan Reforma Agraria pada Selasa 22 September 2026, menjadi tonggak sejarah dan babak baru hukum pertanahan di Indonesia untuk memperkuat UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 

Bahkan, kata Koordinator Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Anas Urbaningrum, lahirnya UU Reforma Agraria, merupakan ikhtiar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Boleh dibilang, UU ini sangat sentral. Bahkan, secara ekonomi politik menjadi UU terbaik dan terpenting untuk periode sekarang," kata Anas Urbaningrum kepada wartawan, Kamis 24 September 2026.

Anas menekankan bahwa politik pertanahan yang baik, bukan saja harus menciptakan kepastian hukum dan perlindungan. Tetapi juga harus transparan dan akuntabilitas administrasinya, keberlanjutan lingkungan serta musti menjamin keadilan sosial, pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanahnya. 

"Karena itu, hadirnya UU Reforma Agraria adalah batu pijak kuat untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah," katanya.

Program redistribusi kepada kalangan “tuna lahan”, sambungnya, harus digalakkan dengan sungguh-sungguh dan disegerakan. 

Anas juga menegaskan, Reforma Agraria adalah tindakan Pancasilais. Menurutnya, tidak harus menjadi komunis untuk menjadikan reforma agraria sebagai sarana bagi keadilan bagi rakyat.

"Reforma agraria bukan sekadar bagaimana negara mampu mendistribusikan tanah secara berkeadilan dan produktif," tuturnya.

"Tetapi juga tentang kewajiban negara untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses lahan, ruang hidup dan kesempatan untuk berhehidupan yg layak bagi kemanusiaannya," demikian Anas.