Kesiapan sarana dan prasarana kemaritiman menjadi modal penting bagi Indonesia yang sedang bertransformasi menuju kekuatan maritim dunia pada 2045. Sehingga jasa pelayanan pelabuhan harus berjalan optimal mengikuti arus perdagangan global yang kian meningkat.
Terkait itu, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) sebagai anak usaha dari PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) harus terus berbenah mengikuti tren perkembangan zaman.
IPCM yang kini fokus dalam usaha menyediakan layanan pemanduan dan penundaan untuk mendukung aktivitas di pelabuhan umum, TUKS, Tersus, Offshore Minyak dan Gas, Angkutan Sungai, dan Ship to Ship (STS) dihadapkan pada tantangan besar dalam mendukung cita-cita besar pemerintah, khususnya yang menyangkut geopolitik dan geoekonomi.
“IPCM atau PT JAI karena menyandang nama ‘armada’ harus menjadi penggerak utama dalam pelayanan di Pelindo bahkan termasuk perluasan bisnisnya. Jadi sudah seharusnya sarana dan prasarana IPCM juga harus semakin meningkat,” kata Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi kepada
RMOL di Jakarta, Rabu, 23 September 2026.
Menurut Siswanto, IPCM yang memiliki bisnis utamanya pada layanan pandu dan tunda tentu sangat dibutuhkan dalam dunia pelayaran di Indonesia. Hal itu mengingat hampir seluruh area pelabuhan di tanah air termasuk sungai menjadi perairan wajib pandu yang terbagi dalam beberapa kelas.
“Jadi pelayanan pandu bagi IPCM ini bisa dibilang ‘fardhu ain’, tinggal kualitas maupun kuantitas sarpras harus selalu diperhatikan agar para pengguna pelabuhan puas. Nah tapi, untuk yang ‘sunnah’, IPCM juga bisa melirik side business lain, misalnya pengadaan air, termasuk listrik pada kapal,” imbuhnya.
Lanjut dia, kendati bisnis tersebut sudah dipegang oleh anak usaha SPJM lainnya seperti PT Pelindo Marine Service (PMS), namun setidaknya bisa dikombinasikan atau bahkan di-merger.
“PT JAI ini karena tadi ada nama ‘armada’ di dalamnya, jadi bisa sangat luas. Dan menurut saya sangat bisa dilebur dengan PMS,” pungkasnya.
Wacana Remote Pilotage
IPCM dituntut untuk terus mengembangkan teknologi mutakhir dalam layanan pemanduan kapal. Termasuk, baru-baru ini dalam menyikapi hasil penandatanganan MOU antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) dengan Pelindo pada 23 Juli 2026, tentang rencana memberlakukan Remote Pilotage dalam waktu dekat di 4 lokasi dengan kriteria area pemanduan yang memiliki karakteristik jarak tempuh yang panjang dan waktu pemanduan yang lama.
Hal itu mendapat sorotan dari pengurus Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Capt. Zaenal Arifin Hasibuan. Menurut dia, beberapa hal harus menjadi acuan agar pelaksanaan ini nantinya benar-benar dalam rangka meningkatkan keselamatan semua pihak yang terlibat.
“Masukan dari pelaku usaha, terutama calon pengguna jasa harus dapat benar-benar diperhatikan untuk pengembangan IPCM sendiri ke depannya,” ucap Capt. Zaenal.
Ia pun menyoroti bahwa wacana remote pilotage ini masih memerlukan payung hukum yang jelas serta kesiapan sarana prasarana.
“Pada hakikatnya sangat sulit menggantikan peran perwira pandu secara dengan alat elektronik yang belum teruji. Mungkin akan lebih baik adalah menaikkan level service dari kegiatan yang ada saat ini, sebelum melangkah menuju sesuatu yang baru,” imbuhnya.
Masukan agar IPCM terus meningkatkan kapasitas pelayanan pandu juga datang dari praktisi maritim yang juga Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono.
Legislator Gerindra ini utamanya menyoroti peran IPCM terhadap pelabuhan-pelabuhan yang kerap disinggahi kapal-kapal besar agar tumbuh kepercayaan dari pengguna.
“Sudah sewajarnya (IPCM) menyiapkan sandar pandu yang layak dengan layanan tunda atau tugboat yang baik. Konsekuensinya harus terpenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas,” kata Bambang Haryo saat berbincang dengan redaksi beberapa waktu lalu.
Saatnya Unjuk Gigi
IPCM juga sudah mengukir prestasi dalam melayani proses sandar perdana kapal peti kemas berukuran Panamax, MSC Bremerhaven V di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, Senin, 3 Agustus 2026.
Dalam proses pemanduan dan penundaan, IPCM mengerahkan empat kapal tunda, yakni KT Jayakarta 2, KT Teluk Jakarta 208, KT BVS 208, dan KT Abimanyu V, guna memastikan proses sandar berlangsung aman dan sesuai standar keselamatan pelayaran.
Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk Shanti Puruhita mengatakan, keberhasilan pelayanan tersebut menunjukkan kesiapan operasional IPCM dalam mendukung pengembangan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu simpul logistik nasional.
“Keberhasilan pelayanan kapal Panamax MSC Bremerhaven V menunjukkan kesiapan operasional IPCM dalam mendukung pelabuhan yang semakin berkembang sebagai salah satu simpul logistik nasional,” ujar Shanti.
Ke depan dengan seiring meningkatnya volume perdagangan global yang masuk ke Indonesia, makin banyak kapal-kapal besar yang singgah di beberapa pelabuhan strategis Indonesia. Maka dari itu, sudah saatnya IPCM unjuk gigi untuk menampilkan performa terbaik dalam pelayanan yang berimplikasi bagi terdongkraknya pertumbuhan ekonomi nasional.
