Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Pembenahan keselamatan transportasi laut dinilai membutuhkan sistem dan roadmap yang jelas agar kecelakaan kapal tidak terus berulang.
Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mengatakan, pembenahan sektor pelayaran tidak cukup hanya mengandalkan pergantian pejabat maupun peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, diperlukan pembenahan sistem secara menyeluruh dan bertahap.
Legislator Nasdem ini membandingkan kondisi tersebut dengan perkembangan sistem perkeretaapian di Indonesia yang menurutnya telah mengalami perubahan dalam tata kelola, pelayanan, hingga fasilitas.
“Dulu orang barang-barangnya, kemudian di keretanya. Bukan cuma orang naik di atapnya, tapi naik di lokomotif, di toilet dan sempit-sempitan,” kata Mori melalui keterangannya, Rabu, 23 September 2026.
Menurutnya, kondisi perkeretaapian kemudian berubah melalui pembenahan yang dilakukan secara bertahap. Standar pelayanan, pengaturan penumpang, hingga fasilitas stasiun kini lebih tertata.
“Sekarang kereta yang paling sederhana saja, itu ada hasilnya. Rapi, stasiunnya bagus,” ujarnya.
Pola pembenahan serupa, kata Mori, perlu diterapkan dalam sektor pelayaran. Agenda perbaikan harus dibuat terukur, mulai dari keselamatan kapal, pengawasan penumpang, validitas manifes, kesiapan peralatan pencarian dan pertolongan, hingga penanganan kapal yang mengalami kecelakaan.
Persoalan keselamatan juga terlihat dalam penanganan korban kapal tenggelam. Mori menyebut sekitar 120 orang masih belum dapat dievakuasi karena posisi kapal yang terbalik sehingga menyulitkan tim SAR melakukan manuver.
“Basarnas sudah tidak bisa masuk karena tidak ada ruang manuver lagi untuk mengambil. Keluarnya surat dari Basarnas meminta kementerian untuk melakukan salvage atau mengubah posisi kapal,” jelasnya.
Menurut Mori, perubahan posisi kapal diperlukan agar tim penyelamat kembali memiliki ruang untuk melakukan pencarian.
“Kalau tidak diubah, tidak ada ruang manuver tim penyelamat. Walaupun hari ini ditambah lagi tim, tetap sulit untuk diperbaiki,” ungkap dia.
Kapal yang tenggelam tersebut juga disebut mengganggu alur pelayaran. Sekitar 60 kapal telah mendapat pemberitahuan untuk menyesuaikan jalur karena keberadaan kapal tenggelam tersebut.
Mori menilai pembenahan keselamatan harus memiliki tahapan yang jelas, bukan sekadar dilakukan setelah kecelakaan terjadi.
Ia menegaskan persoalan keselamatan tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Kepatuhan terhadap regulasi, integritas operator, pengawasan, serta penegakan sanksi juga menjadi bagian dari sistem keselamatan transportasi.
Karena itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran dengan pembenahan yang dilakukan secara bertahap.
“Ini nggak cukup Dirjen yang perbaiki, terkadang Dirjen itu cuma gimmick saja,” tutupnya.
