Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (Foto: Unggahan akun X @antonioguterres)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa peluang untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina semakin menyempit.
Perluasan permukiman Israel di Tepi Barat serta meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina dinilai semakin mengancam terbentuknya negara Palestina.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kondisi yang diperlukan bagi berdirinya negara Palestina yang berdaulat kini terus tergerus.
“Kondisi untuk negara Palestina yang merdeka, demokratis, berkesinambungan, layak huni, dan berdaulat sedang secara sistematis dihapus,” kata Guterres dalam pertemuan tingkat tinggi di sela-sela Sidang Umum PBB pada Selasa, dikutip Rabu, 23 September 2026.
Menurut Guterres, perluasan permukiman Israel, pembangunan pos-pos pemukim, serta meningkatnya kekerasan di Tepi Barat menjadi sejumlah faktor yang mempersempit peluang tercapainya solusi dua negara.
Ia secara khusus menyoroti rencana pembangunan permukiman Israel di kawasan E1, Tepi Barat. Jika dilanjutkan, pembangunan tersebut disebut dapat memberikan “pukulan telak” terhadap prospek terbentuknya negara Palestina yang berkesinambungan dan layak.
Pertemuan bertajuk The Way Forward itu membahas upaya mencapai solusi dua negara serta rencana perdamaian untuk Gaza. Guterres kembali menegaskan dukungan PBB terhadap pembentukan dua negara berdaulat, Israel dan Palestina, berdasarkan garis perbatasan sebelum 1967.
Menurutnya, solusi tersebut juga harus mengacu pada hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, serta kesepakatan-kesepakatan sebelumnya.
“Bagi warga Palestina dan semua orang yang peduli dengan perdamaian di Timur Tengah, dukungan untuk solusi dua negara harus melampaui sekadar kata-kata,” ujar Guterres.
Ia menilai solusi dua negara tetap menjadi jalur yang kredibel menuju perdamaian jangka panjang sekaligus bagian penting dari stabilitas kawasan Timur Tengah.
Guterres juga menekankan bahwa pembicaraan mengenai masa depan Gaza harus diikuti perbaikan nyata di lapangan. Sebagian besar dari sekitar 2,3 juta penduduk Gaza masih hidup di tengah kehancuran akibat perang.
PBB juga mencatat kondisi kemanusiaan yang masih berat. Warga sipil menghadapi risiko keselamatan, sementara pasokan penting masih terbatas.
Di Kota Gaza, sebanyak 21 orang, termasuk 12 anak-anak, dilaporkan tewas setelah sebuah bangunan tempat tinggal yang sebelumnya rusak akibat perang runtuh pada 16 September.
Keterbatasan mesin, bahan bakar, dan suku cadang juga menghambat operasi pencarian dan penyelamatan, perbaikan bangunan, serta upaya memindahkan warga dari daerah yang berisiko terkena banjir menjelang musim dingin.
