Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Sekretariat Presiden)
Teriakan Presiden Prabowo Subianto, “Free Palestine”, dalam peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu 19 September 2026, ternyata tidak hanya menjadi perhatian publik Indonesia.
Pernyataan tersebut turut mendapat sorotan media Israel. Salah satunya The Times of Israel yang menempatkan seruan Prabowo itu dalam perbandingan dengan pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025.
Dalam laporan berjudul “Indonesian president chants ‘Free Palestine’ during speech, nearly a year after sympathizing with Israel at UN”, The Times of Israel menyoroti bahwa Prabowo hampir setahun sebelumnya mengakhiri pidatonya di PBB dengan ucapan “Shalom”.
Media tersebut juga mencatat pernyataan Prabowo pada forum PBB mengenai pentingnya mengakui, menghormati dan menjamin keamanan Israel sebagai bagian dari upaya mencapai perdamaian melalui solusi dua negara.
Sorotan serupa juga muncul dari media penyiaran Israel
KAN. Perhatian media Israel tersebut menunjukkan bahwa perubahan penekanan retorika Prabowo terhadap isu Palestina dan Israel menjadi bagian dari pengamatan publik internasional terhadap arah diplomasi Indonesia.
Namun, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah melihat pernyataan Prabowo tidak tepat jika dibaca hanya sebagai perubahan sikap dari mendukung Israel menjadi mendukung Palestina.
Menurut Amir, langkah Prabowo justru dapat dibaca sebagai bagian dari strategi
balance of power, yakni upaya menjaga ruang gerak Indonesia dalam lingkungan geopolitik yang kompleks dengan tidak menempatkan Indonesia secara eksklusif pada satu poros kekuatan.
“Jadi jangan melihat satu pernyataan secara parsial. Politik luar negeri Indonesia harus dibaca dalam keseluruhan kepentingan nasional dan posisi Indonesia di tengah pertarungan kepentingan global,” kata Amir, dikutip Rabu 23 September 2026.
Menurutnya, seruan “Free Palestine” di Gontor memiliki dimensi diplomatik sekaligus konstitusional. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan memiliki akar panjang dalam politik luar negeri Indonesia.
Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Konstitusi juga menegaskan tujuan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
“Karena itu, ketika Prabowo mengatakan
Free Palestine, menurut saya dia sedang menjalankan amanah konstitusi. Indonesia sejak awal berdiri membawa pesan anti-penjajahan dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa,” kata Amir.
Amir menilai seruan tersebut juga tidak otomatis berarti Indonesia meninggalkan pendekatan diplomatik yang selama ini dikembangkan Prabowo terhadap konflik Palestina-Israel.
Dalam pidatonya di PBB pada September 2025, Prabowo memang menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara. Ia menyatakan bahwa Palestina harus menjadi negara merdeka, sementara keamanan Israel juga harus dijamin sebagai bagian dari perdamaian.
“Di sinilah kita melihat kecerdikan diplomasi. Indonesia tidak harus memilih antara Palestina atau Israel dalam pengertian memusuhi salah satunya. Indonesia bisa mendorong Palestina merdeka sekaligus mendukung perdamaian dan keamanan kawasan,” pungkas Amir.
