Berita

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella usai memimpin Konsolidasi Tim Task Force Partai Hanura se-Jawa Timur di Hotel Platinum Tunjungan, Surabaya, Selasa, 22 September 2026. (Foto: Dok. Hanura)

Politik

Hanura Kritik Wacana Capres-Cawapres Minimal Didukung Dua Fraksi

SELASA, 22 SEPTEMBER 2026 | 22:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Wacana pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) wajib didukung minimal dua fraksi di DPR dinilai tidak memiliki landasan hukum jelas.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella mengingatkan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu.

"Saya tidak mengerti siapa yang memberikan masukan tidak cerdas itu. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa PT Presiden itu 0 persen," kata Rio dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 22 September 2026.


Ia menilai putusan MK telah memberikan hak kepada seluruh partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan pasangan capres-cawapres. Maka Hanura merasa heran jika hak yang telah diputuskan MK tersebut justru dibatasi melalui syarat dukungan minimal dua fraksi di DPR.

Rio juga mengingatkan, fraksi di DPR berbeda dengan partai politik peserta Pemilu. Ketentuan pencalonan presiden harus memiliki dasar konstitusional dan hukum yang jelas.

"Kita berpolitik, kita bernegara ini harus ada landasan konstitusionalnya. Ada landasan hukumnya, yaitu putusan MK. Putusan MK itu adalah putusan mengikat," tegas Ketua Tim Task Force DPP Hanura tersebut.

Ia menegaskan, setiap ketentuan baru yang mengatur pencalonan presiden tetap harus mengacu pada putusan MK.

"Apa pun yang dilakukan yang mengingkari atau membangkang dari putusan MK itu ketika dilakukan JR (judicial review) itu pasti kembali lagi ke 0 persen," ujarnya.

Oleh karenanya, Rio mengajak seluruh pihak membangun wacana politik yang memiliki dasar hukum jelas. Setiap gagasan terkait sistem pencalonan presiden harus memperkuat kualitas demokrasi dan tidak menimbulkan kebingungan publik.

"Bukan demokrasi yang sekadar berwacana dan bercerita yang tidak ada dasarnya. Syarat bahwa dua fraksi itu, saya pikir apa landasan hukumnya? Pikiran-pikiran yang disampaikan kepada publik itu sebaiknya pikiran-pikiran yang cerdas, jangan pikiran yang membingungkan publik," pungkas Rio.

Wacana pasangan capres-cawapres mendapat dukungan minimal dua fraksi di DPR mengemuka dalam pembahasan perubahan UU Pemilu. Gagasan tersebut muncul setelah MK menghapus ketentuan presidential threshold 20 persen melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Dalam putusannya, MK menegaskan seluruh partai politik peserta Pemilu memiliki hak mengusulkan pasangan capres-cawapres. MK juga menyatakan pengusulan tidak boleh didasarkan pada persentase jumlah kursi DPR maupun perolehan suara sah secara nasional.

Namun, MK juga menyatakan pembentuk undang-undang dapat melakukan rekayasa konstitusional untuk mencegah jumlah pasangan capres-cawapres menjadi terlalu banyak, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya