Berita

Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)

Politik

LAPD Pertanyakan Batas Kewenangan MK Proses Gugatan Pencalonan Gibran

SELASA, 22 SEPTEMBER 2026 | 13:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi (LAPD) mempertanyakan langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memproses gugatan atau permohonan pakar hukum tata negara Denny Indrayana terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Founder LAPD, Kaka Suminta, menilai permohonan Denny yang telah disidangkan perdana oleh MK pada Senin 21 September 2026 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, didasari oleh perubahan Peraturan MK (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Dalam perkara ini, Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya, seperti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, mengajukan persoalan mengenai syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka pada 10 September 2026, yang kemudian diregistrasi oleh MK pada 17 September 2026.


Kaka mengakui bahwa MK memang telah menerima, meregistrasi, dan memeriksa permohonan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa penerimaan dan pemeriksaan awal suatu perkara tidak serta-merta berarti seluruh persoalan mengenai kewenangan, objek sengketa, tenggang waktu, dan kedudukan hukum telah diputuskan.

"PMK 1/2026 adalah pintu prosedural. MK menerbitkan PMK Nomor 1 Tahun 2026 mengenai tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada 2026. PMK ini berfungsi sebagai pembuka pintu prosedural, yang tidak otomatis menciptakan kewenangan substantif," ujar Kaka kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Selasa 22 September 2026.

Menurut Kaka, sidang PHPU yang mempersoalkan kejadian dua tahun lalu itu sifatnya masih administratif dan prosedural, mengingat setiap permohonan yang diajukan ke MK sebagai lembaga peradilan memang harus ditindaklanjuti.

Namun, mantan Sekretaris Jenderal KIPP ini menegaskan bahwa MK kini diuji posisinya dalam menilai apakah perkara yang diajukan Denny Indrayana dkk memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan pokok perkara.

"Apabila perkara dilanjutkan, barulah masuk ke pemeriksaan substansi dan pembuktian. Oleh karena itu, sidang perdana tidak boleh langsung dibaca sebagai putusan bahwa MK berwenang mengadili PHPU dua tahun setelah pemilu," sambung Kaka.

Oleh karena itu, Kaka memandang permohonan Denny dkk ini akan menjadi perhatian publik terkait batasan kewenangan MK dalam mengadili perkara PHPU yang tenggat waktu kejadiannya sudah jauh berlalu. Terlebih lagi, proses PHPU di MK secara normal merujuk pada tahapan dan jadwal pemilu yang tidak sampai berselang tahunan untuk diajukan.

"LAPD tidak berada pada posisi untuk menyatakan apakah gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran benar atau salah. Yang menjadi perhatian LAPD adalah batas kewenangan lembaga negara dan kepastian hukum dalam demokrasi konstitusional," ucap Kaka.

"Setiap dugaan pelanggaran harus memiliki forum hukum yang tepat. Tetapi pada saat yang sama, tidak setiap persoalan hukum dapat dibawa ke setiap forum," pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya