Berita

Ketua Dewan Pers, Prof. Komarudin Hidayat. (Foto: RMOL)

Politik

Dewan Pers Dorong Pedoman Liputan di Wilayah Berbahaya Diperkuat

SENIN, 21 SEPTEMBER 2026 | 21:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua Dewan Pers, Prof. Komarudin Hidayat, mengingatkan pentingnya keselamatan wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik di wilayah yang memiliki risiko tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan Komarudin menyikapi lima wartawan yang hingga kini belum ditemukan setelah hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda.

Menurut Komarudin, peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi wartawan maupun perusahaan media untuk lebih serius mempersiapkan aspek keselamatan sebelum melakukan peliputan di kawasan berbahaya.


Ia meminta wartawan yang hendak melakukan peliputan di wilayah berisiko untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan pejabat atau petugas setempat. Koordinasi diperlukan agar kegiatan jurnalistik tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi dan potensi bahaya di lapangan.

“Kalau kawan-kawan ingin mengadakan suatu liputan pada daerah-daerah yang membahayakan, hendaknya berkoordinasi dengan pejabat atau petugas setempat,” ujar Komarudin di gedung Dewan Pers, Senin, 21 September 2026.

Selain wartawan, menurut Komarudin, pimpinan perusahaan media juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan jurnalis yang ditugaskan telah mendapatkan persiapan dan pelatihan yang memadai.

Ia menilai aspek keselamatan perlu menjadi bagian penting dalam kebijakan perusahaan ketika mengirim wartawan ke lokasi yang memiliki risiko tinggi, termasuk wilayah bencana.

“Pihak pimpinan harus memperhatikan betul. Sebab kalau ada musibah seperti ini, perusahaan dan pimpinannya harus memberikan special training,” katanya.

Komarudin menambahkan, kejadian tersebut juga menjadi momentum untuk mengkaji kembali aturan maupun pedoman peliputan di wilayah berbahaya.

Menurutnya, selain regulasi dan pedoman keselamatan, perhatian perusahaan terhadap wartawan dan keluarga yang ditinggalkan juga perlu diperkuat.

“Di samping ada aturan yang harus diantisipasi dan dikaji, perhatian perusahaan dan dari kawan-kawan pers juga harus ditunjukkan,” pungkasnya.




Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya