Presiden Rusia Vladimir Putin (Foto: X)
Partai pengusung Presiden Rusia Vladimir Putin yakni United Russia, diprediksi kembali menguasai mayoritas kursi Duma Negara setelah unggul dalam penghitungan sementara pemilu parlemen yang berlangsung selama tiga hari.
Berdasarkan hasil sementara, Senin, 21 September 2026, United Russia meraih 57,5 persen suara setelah lebih dari 71 persen surat suara dihitung.
Partai Komunis berada di posisi kedua dengan 14 persen, disusul Partai Liberal Demokrat Rusia (LDPR) dengan 8,7 persen.
Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia menyatakan penghitungan final belum akan selesai hingga Jumat, 25 September.
TASS memproyeksikan United Russia akan mempertahankan sedikitnya dua pertiga dari 450 kursi Duma Negara.
Perolehan tersebut memberikan partai itu jumlah kursi yang cukup untuk mengamendemen konstitusi. Dalam pemilu parlemen sebelumnya pada 2021, United Russia memenangkan 324 kursi.
Pemilu kali ini merupakan pemilihan parlemen pertama sejak Moskow melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022.
Presiden Putin tidak ikut dalam pemungutan suara karena masih menjabat sebagai presiden.
Menjelang pemilu, Putin menyebut hasilnya akan menunjukkan dukungan masyarakat terhadap pasukan Rusia.
“Pilihan dan tekad Anda akan sekali lagi menunjukkan bahwa jutaan orang mendukung para pejuang kita dan bahwa kita berdiri bersama, dipersatukan oleh nilai-nilai bersama, ingatan sejarah kita, dan cinta kepada Tanah Air kita,” kata Putin dalam pidato yang disiarkan televisi.
Pemilu berlangsung tanpa partai nasional utama yang secara terbuka menentang perang.
Mahkamah Agung Rusia sebelumnya melarang Yabloko, satu-satunya partai anti-perang yang terdaftar, mengikuti pemilu melalui daftar partai federal.
Yabloko juga melaporkan adanya tekanan terhadap kandidat dan pengawasnya, termasuk seorang pengawas di St. Petersburg yang disebut kehilangan kesadaran ketika ditahan di tempat pemungutan suara.
Pada saat yang sama, hari terakhir pemungutan suara bertepatan dengan salah satu serangan drone Ukraina terbesar ke Moskow sejak awal perang.
Pejabat Rusia menyebut lebih dari 1.900 drone diluncurkan, sementara Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan sekitar 1.600 drone terlibat dan sekitar 450 diarahkan ke ibu kota.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Ella Pamfilova juga melaporkan lebih dari 1.000 gelombang serangan DDoS terhadap infrastruktur yang secara khusus digunakan dalam proses pemilu.
