Berita

Kapal Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa. (Foto: Kantorsar Banjarmasin)

Nusantara

Jadikan Pelabuhan Gerbang Keselamatan, Jangan Tunggu Korban Baru

SENIN, 21 SEPTEMBER 2026 | 14:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) menyampaikan dukungan penuh kepada Menteri Perhubungan untuk memimpin pembenahan keselamatan pelayaran secara menyeluruh, tegas, dan berkelanjutan.

Berulangnya musibah kapal terbakar dan tenggelam, termasuk musibah Virgo Transport 8, harus menjadi momentum untuk mempercepat tindakan nyata. Duka keluarga korban perlu dijawab dengan perubahan yang dapat dirasakan dalam setiap pelayanan dan keberangkatan kapal.

Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo menegaskan bahwa keselamatan pelayaran membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari regulator, operator kapal, pengelola pelabuhan, pemilik barang, pengusaha angkutan, hingga pengguna jasa.


"Momentum ini harus kita jaga. Jangan sampai perhatian kembali mereda, sementara persoalan yang membahayakan jiwa belum diselesaikan,” ujar Khoiri dalam keterangannya, Senin 21 September 2026.

Menurutnya, rentetan musibah tersebut perlu disikapi dengan urgensi setara keadaan darurat keselamatan, melalui langkah yang terukur, penanggung jawab yang jelas, dan pengawasan pelaksanaannya.

“Di balik setiap korban ada keluarga yang kehilangan. Ada anak yang menunggu orang tuanya pulang, ada pasangan yang kehilangan pendamping, dan ada keluarga yang kehilangan pencari nafkah. Inilah alasan pembenahan tidak boleh terus ditunda," kata Khoiri.

GAPASDAP menyerukan penguatan fungsi pelabuhan sebagai gerbang keselamatan. Setiap kendaraan dan muatan yang akan masuk kapal harus melalui proses pemeriksaan yang memadai sebelum mencapai rampa kapal.

Untuk itu, GAPASDAP meminta pemerintah menetapkan dan memastikan kesiapan fasilitas serta prosedur. Seperti penimbangan kendaraan beserta muatannya, sehingga berat aktual diketahui dan dapat digunakan dalam perencanaan pemuatan kapal.

Selanjutnya pengukuran dimensi kendaraan dan muatan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan serta kemampuan fasilitas dan kapal.

Berikutnya identifikasi barang berbahaya, berikut verifikasi persyaratan pengangkutan dan penanganannya.

“Prinsip yang kami dorong jelas: muatan diperiksa sebelum naik kapal. Kendaraan yang telah lolos pemeriksaan ditempatkan di area steril, terpisah dari kendaraan yang belum diperiksa. Hanya kendaraan dan muatan yang memenuhi persyaratan yang boleh masuk kapal,” tegas Khoiri.

Selain itu, area steril harus dijaga agar tidak terjadi penambahan, pertukaran, atau perubahan muatan setelah pemeriksaan. Apabila terjadi perubahan, data dan status pemeriksaannya harus diperbarui sebelum kendaraan diizinkan melanjutkan proses pemuatan.

"Pemeriksaan di pelabuhan tetap harus dilanjutkan dengan verifikasi penerimaan dan penataan oleh pihak kapal sesuai kapasitas serta kondisi pemuatannya," pungkas Khoiri.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya