Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. (Foto: Istimewa)
Kritik publik terhadap Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran seharusnya diarahkan pada substansi penyelenggaraan pemerintahan, bukan persoalan dialek dan aksen saat berbicara.
Begitu dikatakan pengamat kebijakan publik Muhammad Gumarang menyusul viralnya gaya komunikasi Agustiar ketika menyampaikan informasi mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
“Kalau kritik menyangkut kebijakan yang merugikan rakyat, kebijakan yang keliru atau melanggar undang-undang, tentu saya sepakat dan mendukung," kata Gumarang kepada wartawan, Selasa 15 September 2026.
"Tetapi kritik harus menyentuh substansi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” imbuhnya menegaskan.
Menurutnya, kritik terhadap gaya komunikasi Agustiar yang berkembang di media sosial justru lebih banyak menyoroti dialek dan aksen atau logat ketika berbicara.
Ia menilai kritik tersebut telah bergeser menjadi ejekan dan lelucon, bahkan dilakukan bukan hanya oleh masyarakat Kalimantan Tengah tetapi juga pihak dari luar daerah.
Gumarang memahami apabila sebagian orang mengalami kesulitan memahami ucapan Agustiar ketika mendengarkan pernyataannya secara sepintas.
Namun, menurut dia, persoalan tersebut tidak serta-merta membuat substansi yang disampaikan gubernur menjadi salah, sebab pernyataan tersebut berkaitan dengan koordinasi dan upaya penanganan karhutla melalui OMC.
“Substansinya jelas menyangkut pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui Operasi Modifikasi Cuaca. Dalam video tersebut intinya beliau menyampaikan telah berkoordinasi dengan BPBD, sudah berkali-kali dilakukan OMC dan ada beberapa kali yang cocok, tetapi hasilnya belum maksimal,” tutur Gumarang.
Dia mengatakan masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengawasi dan mengkritik Gubernur Kalteng sebagai kepala daerah. Kritik tersebut, kata dia, seharusnya menguji kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat serta ketentuan yang berlaku.
Gumarang juga mengingatkan Agustiar beserta orang-orang di sekelilingnya agar menjadikan polemik tersebut sebagai bahan evaluasi dalam berkomunikasi di ruang publik.
Menurutnya, gaya komunikasi yang mudah dipelintir dapat kembali menjadi bahan “gorengan politik” dan berpotensi merembet ke persoalan lain yang sengaja dicari-cari.
“Secara konstitusi Agustiar Sabran adalah gubernur yang sah. Oleh karena itu, kritik yang dilakukan terhadap gubernur yang terpilih secara konstitusional tersebut harus substantif, berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat Kalteng,” pungkasnya.
