Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham. (Foto: Istimewa)
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mendukung aparat kepolisian untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti menimbun atau menyalahgunakan BBM subsidi.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menilai penyalahgunaan BBM subsidi merugikan masyarakat yang berhak menerima dan memicu keresahan.
“Jangan sampai kepentingan segelintir oknum mengorbankan kepentingan masyarakat banyak,” kata Idrus kepada wartawan, Selasa, 15 September 2026.
Idrus juga merespons antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan.
Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sebelumnya mengungkap dugaan penggunaan kendaraan yang dimodifikasi dengan tangki berkapasitas besar untuk mengisi BBM subsidi dalam jumlah banyak.
Bahlil memastikan stok BBM nasional aman dengan cadangan di atas standar minimum sekitar 20 hari. Menurutnya, antrean di Makassar antara lain dipicu fenomena shifting, yakni peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Selain itu, Bahlil mengungkap dugaan kendaraan seperti Pajero dan truk telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas 700 liter hingga satu ton.
Idrus menegaskan persoalan tersebut harus ditangani melalui pengawasan distribusi dan penegakan hukum.
“Ini tindakan yang tidak hanya melanggar aturan, tapi juga nyata merugikan rakyat dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat,” kata Idrus.
Idrus yang juga mantan Menteri Sosial (Mensos) ini juga menilai penyalahgunaan BBM subsidi berpotensi mengganggu upaya pemerintah membangun ketahanan dan kemandirian energi nasional.
“Jadi sangat menyesalkan adanya tindakan-tindakan ini, karena bisa saja merusak citra pemerintah,” kata Idrus.
Lebih jauh, Idrus menegaskan bahwa kecukupan stok harus diikuti pengawasan distribusi yang ketat dari pemerintah.
“Jadi tidak hanya mencukupi stok, tetapi pengawasannya juga harus benar, dan bila ada pelanggaran harus ditindak tegas,” pungkas Idrus.
