BEBERAPA waktu lalu, menjelang terpilihnya Destry Damayanti sebagai Gubernur BI, artikel saya menorehkan, Siapapun Gubernur BI-nya, rupiah akan tetap melemah. Berbagai argumen dan analisis saya kemukakan. Misal, kenapa rupiah berkesinambungan melemah sejak 1964 hingga saat ini dan akan terus berlanjut. Sebabnya, karena Indonesia bersandar pada Dolar AS yang sandarannya atau aset acuan (underlying asset)-nya tergantung kepercayaan global pada sistem moneter AS.
Sistem itu diperkokoh oleh Bank for International Settlement (BIS), yang sebelumnya dilaksanakan Bank Dunia dan IMF. Sisi lain rupiah akan terus berkesinambungan melemah disebabkan utang publik sudah mencapai Rp10.293 triliun, walau masih dalam level aman, 38-40 persen terhadap PDB, kata mereka.
Tapi utang ini mengakibatkan cicilan dan bunga menekan kemampuan APBN sehingga ruang fiskal sempit dan belanja modal terlantar. Betapa tidak. APBN 2026 dan RAPBN 2027 menunjukkan besarnya pembayaran cicilan dan bunga di atas Rp1.400 triliun. Saat yang sama APBN ditekan oleh harga minyak dunia yang terus naik disebabkan AS dan Israel memerangi Iran dan perang Rusia-Ukraina.
Suku bunga the Fed pun bersaing dengan bunga SRBI, SBN, dan bunga deposito. Tekanan eksternal ini berlanjut karena impor bahan baku, bahan penolong, dan impor teknologi. Hal ini sulit diatasi karena gandrungnya Indonesia akan investasi asing, impor energi dan pangan, impor teknologi, dan defisit neraca jasa.
Tekanan domestik pun terjadi dengan tidak dicairkannya kredit yang sudah disetujui (undisbursed loan) Rp2.548 triliun. Ini mengindikasikan likuiditas di perbankan cukup, tapi dunia usaha menghadapi ketidakpastian. Akibatnya perbankan belanja SBN dan SRBI. Kekurangan likuiditas pada APBN pun ditutup dengan utang baru.
Situasi ini membuat UMKM berhadapan dengan suku bunga tinggi, dan kelas menengah bawah kekurangan likuiditas. Hal ini sudah saya kemukakan medio 2025 dalam berbagai forum diskusi dan seminar. Fenomena ini makin jelas terhampar saat 9,48 juta kelas menengah turun kelas. Maka yang miskin sepertinya berkurang, seperti angka BPS 8,07 persen. Tapi yang rentan miskin meningkat.
Peta masalah seperti itu diselesaikan Menkeu Purbaya YS dengan memberi likuiditas ke perbankan sebanyak Rp200T, bahkan dijanjikan bertambah. Menkeu lupa, perbankan tidak akan melanggar prinsip kehati-hatian (collateral, capacity to pay back, character, condition). Padahal data menunjukkan data kredit bermasalah pada UMKM sudah mendekati 3 persen.
Sementara pada 2025 ditutup lima BPR dan BPRS dan meningkat menjadi 13 pada 2026. Kondisi perbankan yang demikian bersamaan dengan tidak efektifnya alokasi dan distribusi belanja APBN seperti tercatat pada MBG dan KDMP. Lalu korupsi berjamaah pun tidak surut. Para pejabat berani menunjukkan kemewahannya di tengah kenyamanan itu biayanya ditanggung rakyat kecil.
Situasi itulah yang membuat rupiah tidak gagah perkasa dan akan tembus mendekati Rp18.000 per satu Dolar AS. Lalu utang publik akan naik menjadi sekitar Rp10.800 triliun. Subsidi energi menjerit meminta tambahan Rp40-50 triliun, suku bunga akan naik karena inflasi naik, dan harga Pertamax pun naik karena harga minyak dunia bergerak 100-120 Dolar AS per barel.
Itulah fenomena terjerat di jalan sesat. Sulit diingkari kokohnya norma, regulasi dan realita ultra neoliberal. Pada gilirannya faktor eksternal dan internal tersebut menekan secara sistemik struktural bangsa ini. Ada jalan keluar? Pasti ada. Coba kita tanya pada Menkeu Suahasil Nazara yang lahir dari rahim neoliberal. Siapa tahu punya jurus ampuh. Mudah-mudahan.
*Penulis adalah pakar ekonomi politik
