Berita

Ilustrasi

Politik

Jangan Bermimpi Jabatan Politik Tidak Dibatasi Dalam Demokrasi

SENIN, 14 SEPTEMBER 2026 | 09:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Usulan Asosiasi Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ) agar masa jabatan kepala desa tidak dibatasi dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ditunda dikritik Pengamat politik Adi Prayitno.

Menurutnya, usulan tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi dan regenerasi kepemimpinan. Usulan tersebut mungkin tidak langsung mendapat resistensi publik apabila kepala desa yang bersangkutan dinilai benar-benar mampu menyejahterakan masyarakat.

"Kalau memang kepala desa itu betul-betul bekerja menyejahterakan masyarakatnya dari segi ekonomi, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, mungkin sekalipun jabatan kepala desa itu tidak dibatasi orang akan memaklumi dan dianggap wajar," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Senin, 14 September 2026.


Namun demikian, ia menegaskan bahwa secara prinsip pembatasan masa jabatan merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.

"Sudahlah, kalau masih hidup dalam sebuah sistem demokrasi seperti di Indonesia janganlah bermimpi untuk jabatan politik tertentu itu tidak dibatasi," tegasnya.

Adi mengingatkan, wacana memperpanjang atau menghilangkan batas masa jabatan bukan kali pertama muncul dalam politik Indonesia. Ia menyinggung sejumlah wacana sebelumnya, mulai dari usulan masa jabatan presiden tiga periode hingga penundaan Pemilu.

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia itu, berbagai wacana tersebut harus menjadi pelajaran agar tidak kembali terjadi dalam sistem demokrasi Indonesia.

"Itu bagian dari cacat demokrasi beberapa waktu lalu, jangan pernah terulang. Makanya janganlah kepala desa kemudian mengusulkan supaya jabatan tidak dibatasi. Sudah menyalahi demokrasi, itu seperti anti hukum alam, menolak regenerasi," katanya.

Ia bahkan menyebut penghapusan batas masa jabatan lebih cocok diterapkan dalam sistem kerajaan, ketika kekuasaan bersifat absolut dan dapat diwariskan kepada keluarga.

"Kalau mau kayak gitu sistemnya kerajaan. Gimana kekuasaan itu absolut, kekuasaan tidak bisa diganti oleh yang lain dan bisa diwariskan kepada keluarga dekatnya," tandas Adi.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya