Berita

Ilustrasi

Politik

Jangan Bermimpi Jabatan Politik Tidak Dibatasi Dalam Demokrasi

SENIN, 14 SEPTEMBER 2026 | 09:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Usulan Asosiasi Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ) agar masa jabatan kepala desa tidak dibatasi dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ditunda dikritik Pengamat politik Adi Prayitno.

Menurutnya, usulan tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi dan regenerasi kepemimpinan. Usulan tersebut mungkin tidak langsung mendapat resistensi publik apabila kepala desa yang bersangkutan dinilai benar-benar mampu menyejahterakan masyarakat.

"Kalau memang kepala desa itu betul-betul bekerja menyejahterakan masyarakatnya dari segi ekonomi, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, mungkin sekalipun jabatan kepala desa itu tidak dibatasi orang akan memaklumi dan dianggap wajar," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Senin, 14 September 2026.


Namun demikian, ia menegaskan bahwa secara prinsip pembatasan masa jabatan merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.

"Sudahlah, kalau masih hidup dalam sebuah sistem demokrasi seperti di Indonesia janganlah bermimpi untuk jabatan politik tertentu itu tidak dibatasi," tegasnya.

Adi mengingatkan, wacana memperpanjang atau menghilangkan batas masa jabatan bukan kali pertama muncul dalam politik Indonesia. Ia menyinggung sejumlah wacana sebelumnya, mulai dari usulan masa jabatan presiden tiga periode hingga penundaan Pemilu.

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia itu, berbagai wacana tersebut harus menjadi pelajaran agar tidak kembali terjadi dalam sistem demokrasi Indonesia.

"Itu bagian dari cacat demokrasi beberapa waktu lalu, jangan pernah terulang. Makanya janganlah kepala desa kemudian mengusulkan supaya jabatan tidak dibatasi. Sudah menyalahi demokrasi, itu seperti anti hukum alam, menolak regenerasi," katanya.

Ia bahkan menyebut penghapusan batas masa jabatan lebih cocok diterapkan dalam sistem kerajaan, ketika kekuasaan bersifat absolut dan dapat diwariskan kepada keluarga.

"Kalau mau kayak gitu sistemnya kerajaan. Gimana kekuasaan itu absolut, kekuasaan tidak bisa diganti oleh yang lain dan bisa diwariskan kepada keluarga dekatnya," tandas Adi.


Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya