Berita

Ilustrasi pembukaan rekening. (Foto: Artificial Inteligence Gemini)

Bisnis

Rekening Massal Jangan jadi Kebijakan Gagah-gagahan, Awas APBN Tekor!

MINGGU, 13 SEPTEMBER 2026 | 21:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Efektivitas kebijakan pembukaan rekening secara massal plus saldo gratis kepada masyarakat masih menimbulkan kekhawatiran. Alih-alih bermanfaat, rencana pemerintah ini bisa membuat negara tekor jika tidak dipikirkan matang. 

"Tetapi APBN terkuras akibat saldo gratis. Belum lagi kalau rekening tidak berfungsi, tentu akan mubazir," kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada RMOL, Minggu, 13 September 2026.

Ia meminta pemerintah punya indikator jelas untuk mengukur dampak program tersebut. Bukan hanya menghitung jumlah rekening yang berhasil dibuka, tetapi sejauh mana kebijakan ini bisa mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.


Ditambah, rencana kebijakan ini ditaksir menelan anggaran hingga Rp11 triliun untuk membuka 200 juta rekening baru.

"Atau adakah strategi untuk mengukur seberapa jauh pertumbuhan pendapatan dari pembukaan rekening itu? Jangan sampai kebijakan ini hanya sebatas gagah-gagahan dan mencari simpati belaka," kata Muslim.

Meski demikian, ia tidak memungkiri rencana kebijakan tersebut memiliki sejumlah manfaat, terutama untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial (bansos) secara langsung, mengurangi risiko korupsi dalam distribusi bantuan, serta memperbaiki pendataan masyarakat berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Rekening yang terhubung dengan identitas masyarakat juga dinilai dapat membantu mencegah penyalahgunaan NIK untuk berbagai kejahatan, termasuk judi online.

"Pembayaran bansos bisa langsung dan mengurangi risiko korupsi, masyarakat terdata secara efektif berdasarkan NIK. Tentu dengan catatan dikelola secara baik," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya