FKPPI Alat Perjuangan, Bukan Kendaraan Politik

RMOL.  Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) harus tetap menjadi organisasi perjuangan dan tidak bergeser menjadi kendaraan untuk merebut kekuasaan politik. Karena itu, arah perjuangan organisasi perlu disusun dalam haluan jangka panjang yang tidak berubah setiap kali terjadi pergantian kepengurusan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Keluarga Besar FKPPI, Pontjo Sutowo dalam Rapat Pimpinan Nasional FKPPI di Jakarta, Jumat, 11 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Pontjo mendorong penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Perjuangan (GBHP) sebagai pedoman organisasi dalam jangka panjang.

"Sebuah perjuangan harus memiliki perspektif jangka panjang. Tidak ada perjuangan yang hanya berlangsung lima tahun. Perjuangan itu panjang," kata Pontjo.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan daerah dalam merumuskan GBHP. Aspirasi daerah, kata Pontjo, harus menjadi bagian dari penyusunan arah organisasi, bukan sekadar menerima program yang telah ditetapkan pusat.

"Semestinya, haluan besar perjuangan FKPPI mampu menampung aspirasi dari seluruh daerah. Aspirasi tersebut harus didengar dan menjadi bagian dari proses penyusunan haluan organisasi," ujarnya.

Pontjo mengaitkan penyusunan GBHP dengan rencana Musyawarah Nasional (Munas) FKPPI pada Desember mendatang. Ia berharap haluan tersebut dapat menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan Munas.

Menurutnya, perubahan kepengurusan tidak semestinya selalu diikuti perubahan arah dasar organisasi.

"Jangan sampai justru Munas yang setiap kali membuat garis haluan baru, sehingga program organisasi berubah-ubah sesuai dengan siapa yang memimpin atau siapa yang menguasai Munas," katanya.

"Pengurus boleh berganti, tetapi arah perjuangan tidak boleh berubah," tegas Pontjo.

Ia kemudian menegaskan posisi FKPPI sebagai organisasi yang berorientasi pada perjuangan, bukan perebutan kekuasaan politik.

"FKPPI bukan kendaraan politik untuk mencari kekuasaan. FKPPI adalah alat perjuangan, alat untuk mencapai cita-cita," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pontjo juga menyoroti persoalan pendidikan. Menurutnya, sistem pendidikan nasional perlu diarahkan untuk mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya mampu mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan.

Ia juga menilai sistem politik Indonesia perlu memiliki keterkaitan yang kuat dengan budaya masyarakat. Masyarakat, kata Pontjo, harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan.

"Semakin banyak rakyat yang menjadi subjek pembangunan, semakin baik," ujarnya.

Di bidang ekonomi, Pontjo menyoroti distribusi manfaat dari pengelolaan sumber daya alam. Ia mempertanyakan kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang memiliki kekayaan alam, namun belum memperoleh manfaat yang sepadan.

Menurutnya, manfaat pengelolaan sumber daya alam harus turut dirasakan masyarakat di daerah penghasil.

"Jangan sampai yang menikmati justru pihak asing, sementara masyarakat setempat tidak mendapatkan manfaat yang sepadan," ujarnya.

Pontjo mengatakan persoalan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian bangsa. "Kita tidak boleh terus bergantung. Kita harus yakin pada diri sendiri," katanya.

Pembangunan Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Pontjo kemudian menekankan pentingnya kemerdekaan secara mental. Menurutnya, masyarakat yang masih terjajah secara mental akan sulit mewujudkan kemandirian bangsa.

"Orang yang terjajah tidak mungkin memerdekakan orang lain. Hanya orang yang merdeka yang mampu memerdekakan," kata Pontjo.

"Kalau masyarakat tidak merdeka, kemerdekaan yang sesungguhnya tidak akan pernah terwujud. Kalau masyarakat masih terjajah secara mental, persoalan bangsa ini tidak akan pernah selesai," pungkasnya.