KKB Kembali Tewaskan Warga Sipil, DPR Desak Pemerintah Punya Roadmap

Penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya hingga tewas di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu, 9 September 2026, menuai kecaman dari Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh.

Oleh Soleh menyebut aksi kekerasan tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terus berulang. Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan meminta aparat keamanan segera mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” tegasnya kepada wartawan, Jumat, 11 September 2026.

Menurut Oleh Soleh, negara tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata untuk terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat, termasuk aparat dan pegawai pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan publik.

Ia menilai kasus tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua secara menyeluruh.

“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” katanya.

Oleh Soleh menegaskan, penanganan persoalan KKB tidak cukup dilakukan secara parsial atau berdasarkan kasus per kasus. Pemerintah bersama TNI dan Polri perlu menyusun strategi komprehensif dengan sasaran, tahapan, indikator, serta evaluasi yang jelas.

“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” tegasnya.

Menurutnya, roadmap tersebut diperlukan agar penanganan keamanan di Papua berjalan lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan. Strategi keamanan juga perlu diiringi pendekatan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.

Ia mengingatkan, pendekatan yang hanya bersifat responsif berisiko membuat pola kekerasan terus berulang. Karena itu, pemerintah perlu memiliki strategi jangka panjang untuk menciptakan keamanan sekaligus memastikan masyarakat Papua dapat menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.

“Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” pungkasnya.