Pulau Papua. (Foto: Istimewa)
Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menjadi perkembangan politik yang menarik untuk dicermati.
Pansus tersebut tidak hanya berhadapan dengan persoalan konflik bersenjata dan keamanan, tetapi juga memasuki wilayah yang jauh lebih kompleks: hak asasi manusia (HAM), masyarakat adat, pembangunan, proyek strategis nasional (PSN), pengelolaan sumber daya alam, relasi pusat-daerah hingga efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pembentukan Pansus Papua DPD RI harus dilihat sebagai momentum untuk membuka kembali pendekatan negara terhadap persoalan Papua.
Menurut Amir, Papua merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan.
“Papua jangan hanya dibaca sebagai persoalan keamanan," kata Amir, dikutip Jumat 11 September 2026.
Apabila seluruh persoalan Papua selalu diletakkan dalam kerangka keamanan, maka publik akan kehilangan persoalan yang jauh lebih fundamental, yaitu soal keadilan, legitimasi, masyarakat adat, pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Menurut Amir, dari perspektif intelijen, konflik yang berlangsung lama biasanya tidak berdiri sendiri. Konflik dapat berkembang karena adanya kombinasi antara faktor lokal, nasional dan internasional.
Faktor lokal antara lain ketidakpuasan masyarakat, persoalan tanah adat, ketimpangan pembangunan dan konflik horizontal. Sementara pada tingkat nasional terdapat persoalan kebijakan, tata kelola pemerintahan, distribusi anggaran dan hubungan pusat-daerah.
Sedangkan pada level geopolitik, Papua mempunyai nilai strategis karena posisi geografisnya berada di kawasan Pasifik dan berdekatan dengan negara-negara Pasifik serta Australia.
“Jangan hanya melihat siapa yang mengangkat senjata, tetapi juga harus membaca mengapa konflik terus memperoleh ruang sosial, bagaimana narasi konflik berkembang, dan siapa saja yang berkepentingan terhadap narasi tersebut,” kata Amir.
Amir menjelaskan, posisi Papua membuat persoalan domestik Indonesia mempunyai dimensi geopolitik.
Papua berada di kawasan yang semakin penting dalam kompetisi kekuatan besar di Indo-Pasifik. Amerika Serikat, Australia, China, negara-negara Pasifik dan berbagai aktor regional mempunyai kepentingan strategis terhadap stabilitas kawasan.
Karena itu, menurut dia, persoalan Papua tidak boleh dilepaskan dari dinamika geopolitik Pasifik.
“Stabilitas Papua bukan hanya kepentingan Jakarta, melainkan juga mempunyai implikasi terhadap posisi Indonesia di kawasan,” pungkas Amir.
