Verifikasi KJP Tak Putus Bantuan di Tengah Tahun Ajaran

Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta tidak terjadi pemutusan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di pertengahan tahun ajaran.

Demikian disampaikan Ketua Komisi E Muhammad Subki dalam rapat pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Rabu 9 September 2026.

Saat ini, Dinas Pendidikan masih mengecekulang atau rechecking data penerima KJP. Memastikan bantuan diterima oleh warga yang memang memenuhi kriteria.

“KJP memang ada semacam groundbreaking, ada semacam cek ulang terhadap penerima KJP dan ini sedang berproses,” ujar Subki.

Ia menjelaskan, proses pendataan ulang memungkinkan perubahan penerima manfaat. Mengevaluasi pihak yang sudah tidak memenuhi kriteria.

Sedangkan warga yang berhak meski sebelumnya belum menerima bantuan, berpeluang mendapatkan KJP. 

“Artinya melakukan rechecking datanya, dan itu sedang dilakukan oleh Dinas Pendidikan,” kata Subki.

Ia juga meminta penerima KJP yang terdata tetap mendapatkan bantuan hingga proses evaluasi selesai. Jangan sampai, perubahan data berdasarkan desil langsung berdampak pada penerima bantuan pendidikan yang sudah berjalan.

“Kita minta yang sedang menerima sekarang, jangan kemudian berubah karena berdasarkan desil,” kata Subki.

Subki menyebut, target proses pengecekan data hingga akhir tahun. Harapannya pada awal tahun 2027, pemerintah daerah punya data penerima KJP yang lebih akurat dan jelas.

“Mudah-mudahan di awal tahun kita sudah punya data yang lebih fix ya,” kata Subki.

Namun, tegas dia, penghentian bantuan bagi yang tak memenuhi kriteria tidak di tengah jalan proses belajar. Dengan kata lain, setelah tahun pelajaran berakhir.

“Jadi ketika tahun ajaran baru, baru mereka tidak menerima,” kata Subki.

Pemutusan bantuan di tengah tahun juga berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan anggaran. Sebab, kebutuhan penerima bantuan sudah diperhitungkan sejak awal.

“Kacau nanti, kacau anggarannya juga kan,” kata Subki.

Dinas Pendidikan, pinta dia, memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. Perubahan kebijakan yang tidak disampaikan secara jelas menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Sosialisasi yang efektif. Disampaikan dengan clear kepada masyarakat,” pungkas Subki.