Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Idrus Marham. (Foto: RMOL Faisal Aristama)
Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai sosok pemimpin yang konsisten menyatukan berbagai kekuatan politik demi kepentingan bangsa dan negara.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Idrus Marham, merespons pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyinggung kemampuan Prabowo menyatukan berbagai warna partai politik dalam sistem demokrasi.
Idrus mengaku memiliki pengalaman langsung melihat kepemimpinan Prabowo. Ia bahkan pernah menjadi Ketua Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo pada Pemilu 2014.
"Jadi saya kira begini ya. Kalau memang saya pernah menjadi Ketua Koalisi Pak Prabowo pada tahun 2014, Koalisi Merah Putih ketika itu saya ketuanya. Jadi Sekjennya ketika itu adalah Fahri Hamzah dan wakil saya adalah Fadli Zon. Saya mempelajari betul ya bahwa bagaimana Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin," ujar Idrus kepada wartawan, Kamis, 10 September 2026.
Menurut Idrus, konsistensi Prabowo dalam membangun persatuan terlihat sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih pada 2024.
"Oleh karena itu, dan beliau adalah sangat konsisten, kita lihat misalkan segera setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih 2024, kalau enggak salah 24 atau 25 Mei ketika itu, pidato pertama Pak Prabowo yang disampaikan adalah menggugah kesadaran kita dalam berbangsa dan di dalam berideologi," ujarnya.
Presiden Prabowo, kata Idrus, sejak awal mengingatkan bahwa Indonesia merupakan rumah besar yang harus dirawat bersama dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
"Ya, Pak Prabowo langsung mengingatkan ketika itu bahwa Indonesia ini adalah rumah besar kita. Nah, rumah besar kita ini perlu kita rawat bersama-sama. Nah, untuk merawat rumah besar ini dasarnya adalah ya diinspirasi nilai-nilai ideologi dan falsafah Pancasila," jelasnya.
Menurut Idrus, ajakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada partai-partai pendukung Presiden Prabowo. Ia menyebut Prabowo juga membuka komunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya menjadi kompetitor pada Pilpres 2024.
"Nah, oleh karena itu maka tanggung jawab kita untuk merawat bangsa ini, maka Pak Prabowo kan mengajak semua ketika itu. Bukan hanya partai-partai, di samping Pak Prabowo melakukan safari politik, mengajak kepada partai-partai yang pada tahun 2024 kompetitornya misalkan, sebutlah misalkan mengunjungi Pak Surya Paloh, mengunjungi Muhaimin, mengunjungi Pak Ibu Megawati, dan partai-partai lain diajak, 'Ayo masuk barang-barang," katanya.
Idrus menilai langkah tersebut menunjukkan filosofi Prabowo bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dirawat tanpa melihat posisi politik masing-masing.
"Nah, itu dasarnya apa? Memang filosofinya, Indonesia ini adalah rumah kita bersama, harus dirawat bersama, apa pun posisi dan peran kita. Nah, tentu kalau misalkan sudah diajak tidak mau ikut, Pak Prabowo yang memiliki tanggung jawab dengan patriotisme yang sangat tinggi, tentu akan jalan. Ya kan? Jalan. Tapi yang penting sudah diajak, ini juga yang penting," ujarnya.
Ia juga menilai berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo berorientasi pada kepentingan rakyat, antara lain melalui penguatan koperasi, UMKM, kemandirian energi dan pangan, serta hilirisasi.
"Nah, oleh karena itu maka kebijakan-kebijakan yang diambil semua juga orientasinya pada rakyat, ya sesuai dengan Asta Cita-nya itu. Kemudian mengajak semua pihak masuk, menghidupkan kembali misalkan bagaimana koperasi dengan itu, dengan kemudian UMKM, kemudian kemandirian misalkan kemandirian energi, pangan, hilirisasi yang mendorong bagaimana rakyat ini akan terlibat di dalam proses pembangunan, ini kan semua dilakukan oleh Pak Prabowo," bebernya.
Namun begitu, Idrus menyayangkan munculnya kritik terhadap pemerintahan Prabowo yang menurutnya cenderung melihat kebijakan pemerintah dari sisi negatif. Ia pun mengajak masyarakat mengedepankan pendidikan kebangsaan dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling memusuhi.
"Nah, oleh karena itu, dengan niat dasar ya seperti itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo, memang kami juga sangat sesalkan akhir-akhir ini kok berkembang ya, yang ya saya kira ini perlu ini, perlu ada pendidikan kebangsaan barangkali ya. Saya kira cobalah kita sebagai wujud kalau kita tidak bisa berbuat ya paling tidak kita tidak memusuhi," tandas mantan Menteri Sosial (Mensos) era Jokowi ini.
