Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter. (Foto: istimewa)
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta merencanakan mulai Juni 2017 pengelolaan angkutan laut di Kepulauan Seribu beralih kepada PT Transjakarta pada Juni 2027.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengapresiasi keputusan Dishub DKI Jakarta tersebut.
"Sudah benar pengelolaan angkutan laut di Kepulauan Seribu beralih kepada PT Transjakarta," kata Jupiter saat rapat kerja Komisi B DPRD DKI bersama Dishub DKI dan PT Transjakarta, dikutip Jumat 4 September 2026.
Layanan Transjakarta ke Kepulauan Seribu, kata Jupiter, merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan konektivitas yang lebih baik, sekaligus memastikan masyarakat di sana mendapatkan akses transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi dengan sistem transportasi Jakarta.
"Meski begitu, untuk menjalankan program tersebut tidak perlu lagi membentuk anak perusahaan baru," kata Jupiter.
Sebaiknya, lanjut Jupiter, layanan transportasi menuju Kepulauan Seribu langsung dikelola Transjakarta sebagai badan usaha yang memang sudah memiliki pengalaman, sistem, sumber daya manusia, serta kemampuan manajerial dalam mengelola layanan transportasi publik.
"Jangan sampai niat baik menghadirkan pelayanan publik justru menambah rantai birokrasi dan struktur organisasi baru yang pada akhirnya membutuhkan biaya tambahan," kata politisi Partai Nasdem.
Menurut Jupiter, yang dibutuhkan saat ini
adalah kecepatan mengambil keputusan, efisiensi anggaran, profesionalisme pengelolaan, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
"Dengan dikelola langsung oleh Transjakarta, kebijakan strategis dapat lebih cepat diterjemahkan menjadi kebijakan operasional," kata Jupiter.
Di sisi lain, integrasi sistem tiket, pembayaran, standar pelayanan, pengawasan, keselamatan, hingga integrasi dengan moda transportasi lainnya juga akan lebih mudah dilakukan.
"Saya melihat Kepulauan Seribu bukan sekadar wilayah tujuan wisata, tetapi bagian integral dari Jakarta yang hak masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan transportasi publik yang baik harus dipenuhi," kata Jupiter.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, saat ini kondisi angkutan perairan belum optimal. Alhasil, kondisi tersebut turut berdampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
"Ke depan, Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi sistem transportasinya saat ini masih berorientasi sebagai angkutan dasar masyarakat," ujar Budi, Kamis 3 September 2026.
Budi menyebut, saat ini armada angkutan resmi baru mampu melayani sekitar 21 persen kebutuhan. Sementara sebagian besar pergerakan masih mengandalkan kapal tradisional yang standar kenyamanan dan keselamatannya belum seragam.
