Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, dalam kegiatan Diskusi Media bertajuk "Refleksi Kepemimpinan Bawaslu Jelang 5 Tahun", pada rangkaian kegiatan Media Gathering di Pangandaran, Jawa Barat, Kamis, 3 September 2026. (Foto: KPP DEM)
Masa lima tahun kepemimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) periode 2022-2027 akan genap dalam kurun waktu beberapa bulan. Insan pers turut diajak untuk merefleksikan kinerja yang sudah berjalan, sekaligus berkontribusi pikiran untuk memaksimalkan kinerja lembaga ini untuk ke depannya.
Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, dalam kegiatan Diskusi Media bertajuk "Refleksi Kepemimpinan Bawaslu Jelang 5 Tahun", pada rangkaian kegiatan Media Gathering di Pangandaran, Jawa Barat, Kamis, 3 September 2026.
Totok sebagai mantan jurnalis senior media cetak ternama di Jawa Timur itu memandang, pers dan media merupakan kelompok masyarakat terdidik yang memiliki keberpihakan bukan pada segelintir orang, tetapi bertanggung jawab kepada masyarakat.
"Saya tetap sebagai seorang jurnalis yang ditempatkan di Bawaslu, saya merasa belum bekerja secara maksimal. Karena menurut Pulitzer, satu-satunya ideologi wartawan itu adalah tidak ada keberpihakan. Satu-satunya keberpihakan adalah pada yang dhuafa, yang lemah. Keberpihakan wartawan, jurnalis hanya pada kebenaran," kata Totok.
Wakil Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI ini menjelaskan, prinsip insan pers itu yang menegaskan jurnalis bukan sekadar profesi.
"Melainkan jalan ideologi. Seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok, itulah jurnalis. Tapi punya tujuan berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar itulah seorang ideolog, seorang jurnalis," tuturnya.
Bahkan, Totok juga membuat perumpamaan tentang tugas jurnalis dalam mencari informasi yang bersifat mandiri atau independen, dengan kerja aparat penegak hukum hingga tukang palak sekalipun.
"Yang selalu saya katakan, bedanya seorang jurnalis, intel, dan preman. Kalau intel, itu ada sebuah fenomena/kejadian diinvestigasi, lalu dilaporkan kepada komandannya. Kalau preman, ada sebuah kejadian didalami, lalu dijadikan duit untuk kepentingannya," urainya.
"Tapi jurnalis, ada sebuah peristiwa diinvestigasi, dicari sudut angle yang baik, dielaborasi, lalu disampaikan kepada masyarakat tanpa berpihak, biarlah masyarakat yang akan menilai. Itulah jurnalis," sambung Totok.
Oleh karena itu, Totok meminta masukan kepada insan pers untuk perbaikan kinerja kelembagaan Bawaslu RI ke depannya, supaya hal-hal yang belum dilakukan dapat dimaksimalkan ke depannya.
"Karena itu, saya tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena penilaiannya adalah kawan-kawan. Karena kawan-kawan tidak akan berpihak pada siapa pun kecuali pada tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu. Apakah Bawaslu sudah melaksanakan? Kawan-kawan yang lebih paham," tegasnya.
"Kawan-kawan yang menelanjangi saya. Zaya mempertanggungjawabkan ini kepada kawan-kawan, lalu kawan-kawan mempertanggungjawabkan itu kepada masyarakat. Karena itu, saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Kami berupaya menjadi yang terbaik, walaupun kami bukan orang yang baik," pungkas Totok.
Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota Bawaslu RI mengampu Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengampu Koordinator Divisi Humas Data, dan Informasi, Muamarullah, serta jajaran Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiyawan beserta jajaran anggotanya.
Beserta yang menjadi narasumber bersama Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2022-2025, Mimah Susanti; Presidium Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Nuraini, dan Ketua Umum Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) Achmad Satryo Yudhantoko.
