Berita

Ilustrasi: Kolase Cecep Handoko dan personel Polri. (Foto: Istimewa)

Politik

Tambahan Anggaran Polri Hal Wajar Sesuai Kompleksitas Tantangan

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2026 | 23:54 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pengamat politik dan kebijakan publik Cecep Handoko alias Ceko menilai usulan penambahan anggaran Polri untuk Tahun Anggaran 2027 merupakan hal yang wajar apabila disesuaikan dengan semakin kompleksnya tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Ceko, perkembangan teknologi telah membuat pola kejahatan semakin beragam. Kejahatan konvensional kini berjalan beriringan dengan kejahatan berbasis teknologi, kejahatan siber, penipuan digital, hingga berbagai bentuk kejahatan yang membutuhkan kemampuan serta peralatan khusus.

“Kalau kita bicara kebutuhan anggaran Polri, jangan hanya melihat nominalnya. Kita harus melihat tantangan yang dihadapi. Pola kejahatan berkembang sangat cepat seiring perkembangan teknologi. Polisi juga dituntut memiliki kemampuan, SDM, peralatan dan sistem yang mampu mengimbangi perkembangan tersebut,” ujar Ceko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 3 September 2026.


Selain penanganan tindak pidana, kata Ceko, Polri juga memiliki beban tugas yang sangat luas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat, demonstrasi, konflik sosial, kegiatan politik hingga agenda nasional.

“Penanganan demonstrasi misalnya, membutuhkan personel, peralatan dan dukungan operasional. Negara tentu harus memastikan aparat memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas tersebut secara profesional sekaligus menjaga agar situasi tetap kondusif,” jelasnya.

Ceko menegaskan, tambahan anggaran bukan berarti Polri diberikan cek kosong. Setiap penambahan anggaran harus disertai dengan perencanaan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, transparansi serta pengawasan yang ketat.

“Prinsipnya sederhana, kalau negara meminta Polri bekerja semakin profesional dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, maka dukungan anggarannya juga harus realistis. Tetapi setiap rupiah uang negara tetap harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Karena itu, Ceko meminta DPR dan pemerintah melihat kebutuhan anggaran Polri secara objektif berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan riil di lapangan.

“Jangan sampai kita menuntut polisi semakin modern, semakin profesional dan mampu menghadapi kejahatan yang semakin canggih, tetapi dukungan infrastrukturnya masih menggunakan pendekatan masa lalu. Anggaran keamanan pada akhirnya juga merupakan investasi negara untuk menjaga rasa aman masyarakat,” pungkas Ceko.


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya