Harga Minyak Melonjak, Beban Negara Membengkak

Lonjakan harga minyak dunia menjadi salah satu pemicu meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang pemerintah sepanjang 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kondisi tersebut terjadi meski penerimaan negara sejauh ini masih cukup kuat dan berada di atas target perkiraan.

Purbaya menjelaskan, saat APBN 2026 disusun, pemerintah belum memperhitungkan dinamika konflik geopolitik yang memicu gejolak harga komoditas global.

Asumsi harga minyak dalam APBN awalnya dipatok sebesar 65 Dolar AS per barel, namun kenyataannya kini melambung hingga rata-rata mendekati 90 Dolar AS per barel.

"Penerimaan kuat di atas perkiraan, tapi beban juga meningkat signifikan. Waktu kita desain APBN belum ada perang, asumsi minyak 65 Dolar AS per barel. Tapi tahu-tahu harga naik, sekarang rata-ratanya hampir 90 Dolar AS," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Kamis, 3 September 2026.

Ia menegaskan, lonjakan harga minyak berimbas langsung pada alokasi belanja negara. Pemerintah terpaksa mengandalkan APBN sebagai bantalan (absorber) agar dampaknya tidak langsung memukul daya beli masyarakat.

"Otomatis belanja meningkat karena kita mau absorb gejolak dari global supaya tidak mengganggu masyarakat. Sehingga defisitnya meningkat," bebernya.

Kendati tekanan fiskal kian tebal, Purbaya memastikan pemerintah berkomitmen penuh menjaga defisit APBN agar tidak menembus batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ia bahkan siap mengambil opsi penghematan anggaran jika tekanan defisit terus membesar hingga akhir tahun.

"Saya harus menjaga defisit tetap di bawah 3 persen at all cost. Kalau nanti menjelang akhir tahun tiba-tiba naik, saya akan potong belanja-belanja yang tidak perlu," tegasnya.