Political Will Pemda jadi Bagian Penting Majukan UMKM

Komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam memajukan iklim usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus menjadi sorotan.
 
Hal itu tertuang dalam audiensi antara Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza didampingi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan dengan Asosiasi IUMKM Akumandiri di kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
 
Dalam kesempatan tersebut, Wamen UMKM Helvi menuturkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan UMKM sangat besar. Terlebih saat ini ada 17 Kementerian/Lembaga plus BUMN yang juga ikut bertanggung jawab mengurus UMKM.
 

 
“Kalau dari pemerintah pusat itu banyak program tersebar, persoalannya adalah political will pemdanya. Jadi kalau kita ingin merajut korporasi otomatis kita harus sudah menentukan tempatnya dan kita juga harus mengadakan kesepahaman dengan pemdanya,” kata Helvi.
 
Oleh karena itu, Kementerian PPPA yang digandeng untuk membuat program UMKM, khususnya yang menjangkau kaum perempuan, terlebih dahulu harus disertai dengan komitmen pemda.
 
Menanggapi hal tersebut, Wamen PPPA Veronica TAN meminta agar masalah komunikasi dengan pemda dalam rangka memajukan UMKM yang kerap terjadi saat ini harus segera diselesaikan.
 
“Dalam kabinet merah putih ini kita harus banyak sinergi, terutama sinergi antara kementerian, UMKM, ekonomi kreatif, mungkin kita PPPA sebagai pelaku usahanya. Apa kemudian missing gap-nya, apa yang dibutuhkan? Nah di situ kita ada datanya. Tapi balik lagi itu bisa piloting harus dengan pemda,” ujar Veronica.
 
Dengan demikian, ia mendorong perlunya pilot project minimal dengan Pemda DKI, sehingga pemberdayaan UMKM bisa dilakukan dan berdampak pada perekonomian nasional.
 
Sementara itu, Ketua Asosiasi IUMKM Akumandiri, Hermawati Setyorinny menyatakan bahwa pihaknya telah eksis selama kurang lebih 10 tahun dalam memberdayakan UMKM dengan anggota sekitar 500 ribu se-Indonesia.
 
“Kita sudah menjalankan akses pemberdayaan resmi dengan bank Himbara. Kita paham sekali banyak akses dari pemerintah yang pelaku UMKM sulit masuk. Program pemerintah bagus, nawaitu-nya bagus, namun implementasinya di lapangan yang tidak seragam,” kata Rinny akrab disapa.
 
Dalam momen tersebut, Kementerian UMKM juga mengenalkan platform ‘Sapa UMKM’ yang berfungsi untuk melakukan database bagi pelaku UMKM beserta segala akses yang dibuka oleh pemerintah.
 
Akumandiri pun menyambut baik upaya untuk merapikan database UMKM yang dilakukan pemerintah melalui teknologi digital. Harapannya para pelaku UMKM ke depan, khususnya anggota Akumandiri bisa langsung mengisi data dalam platform tersebut.
 
Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, Ketua Asosiasi IUMKM Akumandiri, Hermawati turut didampingi oleh Ketua Bidang Diklat, Pembinaan dan Pengembangan UMK, Yunita; Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik, Aditya Nugraha,  Ketua Bidang Kerjasama Usaha, Antar Lembaga dan Kemitraan, Husriani; dan Ketua DPW Akumandiri Provinsi Jawa Barat, Reza Rizky Darmawan.