Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah (Kadisdik Kalteng) Reza Prabowo yang tidak meliburkan sekolah di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berpotensi menimbulkan citra buruk bagi Pemerintah Provinsi Kalteng. 

Pengamat kebijakan publik Muhammad Gumarang menilai, situasi bencana seharusnya direspons dengan kebijakan yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik.

"Disarankan Kadisdik Kalteng Reza Prabowo lebih bersikap profesional dalam mengambil kebijakan, jangan asal-asalan," kata Gumarang kepada wartawan, Selasa 1 September 2026.

Gumarang menilai alasan mempertahankan kegiatan sekolah karena pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak relevan dengan ancaman kabut asap. 

Dia mengatakan karhutla merupakan persoalan bencana yang membutuhkan langkah mitigasi dan penyelamatan masyarakat, terutama anak-anak yang berada di lingkungan sekolah.

"Kabut asap adalah menyangkut persoalan bencana yang berkaitan dengan mitigasi penyelamatan yang wajib dilakukan negara atau pemerintah, dalam asas hukum bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, Salus Populi Suprema Lex Esto," ujarnya.

Menurut Gumarang, keputusan terkait aktivitas sekolah semestinya tidak hanya ditentukan berdasarkan pertimbangan Dinas Pendidikan. 

Ia menyarankan Kadisdik berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, BMKG, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mendapatkan dasar pertimbangan yang kuat.

Dia juga menilai persoalan MBG seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mempertahankan sekolah tetap berjalan. 

"Program tersebut memiliki lembaga khusus, yakni Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga mekanisme penyaluran MBG dapat disesuaikan apabila sekolah harus diliburkan akibat kondisi bencana," pungkasnya.