Berita

Menteri Kebudayaan Fadli Zon (Foto: Istimewa)

Nusantara

Kementerian Kebudayaan Jamin Buku Sejarah Nasional Bebas Intervensi Pemerintah

RABU, 02 SEPTEMBER 2026 | 15:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Kebudayaan memastikan penyusunan lima jilid pertama seri buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global berlangsung tanpa intervensi pemerintah. Negara hanya berperan sebagai fasilitator, sementara substansi dan narasi sejarah sepenuhnya menjadi kewenangan para sejarawan.

Lima jilid buku tersebut diluncurkan pada Senin 31 Agustus 2026. Peluncuran ini sekaligus menandai pemutakhiran penulisan sejarah nasional Indonesia setelah hampir dua dekade.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan kementeriannya sengaja tidak terlibat dalam proses teknis penyusunan naskah untuk menjaga integritas ilmiah dan objektivitas hasil penelitian.


"Dalam penyusunan buku ini, Kementerian Kebudayaan hanya bertindak sebagai fasilitator. Substansi, metodologi, dan narasi sepenuhnya diserahkan kepada para sejarawan yang tergabung dalam tim penyusun. Bahkan satu lembar pun naskahnya tidak kami ubah, karena ini sepenuhnya karya ilmiah dan wujud kebebasan akademik para ahli," tegas Fadli Zon dalam Taklimat Media Peluncuran Buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global di Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin 31 Agustus 2026.

Penyusunan lima jilid pertama melibatkan 123 sejarawan dan akademisi dari 34 perguruan tinggi serta 11 lembaga penelitian independen di berbagai wilayah Indonesia.

Kementerian Kebudayaan menyebut keterlibatan akademisi dari beragam institusi dan daerah tersebut menjadi bagian dari upaya menghindari dominasi satu narasi maupun bias kepentingan politik tertentu.

Editor Umum Tim Penyusun Buku Sejarah Indonesia, Singgih Tri Sulistiyono, mengatakan jaminan independensi dari negara memberikan ruang bagi para peneliti untuk membangun narasi yang berorientasi pada perspektif Indonesia dengan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan mutakhir.

Menurut Singgih, sejarawan memiliki tanggung jawab menyajikan fakta dan analisis berdasarkan metodologi ilmiah. Karena itu, buku tersebut tidak diarahkan untuk membentuk hafalan dogmatis maupun membawa kepentingan politik tertentu.

Sebaliknya, buku Sejarah Indonesia disusun untuk menggambarkan perjalanan Nusantara sebagai bagian dari peradaban dunia, termasuk berbagai perkembangan dan interaksi yang telah berlangsung sejak masa awal.

“Lima jilid pertama yang diterbitkan ini berfokus pada babak awal perjalanan Nusantara, mulai dari era praaksara, perkembangan kebudayaan maritim, interaksi dengan peradaban Timur Tengah dan Asia, hingga dinamika sosial-politik pada abad ke-19,” tambahnya.

Untuk membuka ruang bagi publik dalam mengakses dan menguji hasil penelitian tersebut, Kementerian Kebudayaan menyediakan seluruh berkas digital lima jilid pertama secara gratis.

Masyarakat dapat mengunduh buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global melalui portal resmi pustakabudaya.id mulai Rabu 2 September 2026.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya