Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan diminta menangani secara serius dan maksimal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan juga meminta agar Karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional karena terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan wilayah lainnya, sehingga penanganannya membutuhkan langkah yang jauh lebih serius, terkoordinasi, dan berskala nasional.

Karhutla yang terjadi tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan karena mengancam kesehatan, keselamatan, dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

“Kita tidak bisa membiarkan karhutla semakin meluas dan membuat masyarakat semakin menderita karena paparan kabut asap yang mengancam kesehatan dan keselamatan mereka. Persoalannya sudah sangat serius dan negara harus hadir secara maksimal. Karhutla harus ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujar Daniel di Jakarta, Rabu, 2 September 2026.

Daniel menilai pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kepungan asap. Paparan asap karhutla dapat mengganggu pernapasan dan membuat masyarakat kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari. 
Kondisi tersebut menjadi semakin memprihatinkan ketika masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak, harus menghirup udara yang tercemar dalam waktu berkepanjangan. 

Daniel mengatakan, bencana karhutla harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk meningkatkan seluruh upaya penanganan. Ia menekankan, masyarakat tidak boleh dibiarkan menanggung sendiri dampak bencana yang terjadi dalam waktu berkepanjangan. 

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kondisi seperti ini. Segala kemampuan pemerintah harus dikerahkan untuk memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi korban,” tegasnya.

Selain persoalan kesehatan, Daniel menyoroti dampak karhutla terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, kepungan asap membuat masyarakat kesulitan beraktivitas secara normal. 

Politius Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut mobilitas terganggu, kegiatan usaha ikut terdampak, dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas di luar rumah berpotensi kehilangan pendapatan.

Karena itu, Daniel meminta pemerintah melihat penanganan karhutla secara menyeluruh. Ia mendorong tim gabungan terus melakukan berbagai upaya penanganan, mulai dari pemadaman darat, water bombing, patroli udara, ground check, hingga kegiatan pencegahan dan pengendalian di wilayah prioritas. 

Namun ia juga mengatakan, pemadaman api harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang berada di wilayah terdampak. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar dan perlindungan kesehatan warga tersedia selama kondisi darurat berlangsung. 

“Pemerintah harus memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan. Masker, alat kesehatan, oksigen, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya harus tersedia, terutama bagi kelompok rentan. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi bahaya asap sendirian,” tutup legislator asal Kalimantan Barat tersebut.