Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto: tangkapan layar)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan Pemilu berlangsung lebih cepat dari 2029 perlu dilihat dari dua aspek, yakni hukum dan politik.
Dari sisi hukum, Mahfud menilai pernyataan Budi Arie tidak dapat dipersoalkan. Menurutnya, tidak ada ketentuan hukum yang dapat menjerat Budi Arie hanya karena menyampaikan analisis mengenai kemungkinan Pemilu dipercepat.
Namun secara politik, Mahfud melihat pernyataan tersebut justru dapat memberikan keuntungan bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), karena membuat nama mantan Presiden dua periode tersebut kembali menjadi perbincangan publik.
"Secara hukum Budi Arie mengatakan itu ya tidak apa-apa, tidak melanggar hukum. Tidak ada risiko apa pun bagi Budi Arie. Tapi secara politis ini bisa menguntungkan Jokowi," kata Mahfud lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 2 September 2026.
Menurut Mahfud, meskipun Budi Arie kemudian mendapat kritik dan akhirnya meminta maaf, situasi tersebut tetap membuat nama Jokowi terus muncul dalam pemberitaan dan perbincangan politik. Ia bahkan menduga polemik tersebut bisa saja merupakan bagian dari strategi politik yang sengaja dimainkan.
"Malah menurut saya itu disengaja dilempar saja. Anda tidak akan diapa-apakan, setelah itu diatur agar PSI marahi dia," ujarnya.
Mahfud menilai sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengkritik pernyataan Budi Arie memang dapat dipandang sebagai respons yang benar. Namun, ia menduga terdapat pihak yang mengatur rangkaian polemik tersebut.
Mahfud menilai permintaan maaf Budi Arie tersebut justru dapat dilihat sebagai bagian dari kecerdikan politik apabila memang sejak awal ada skenario untuk mengangkat kembali nama Jokowi dalam percakapan publik.
"Menurut saya ini kecerdikan kalau mau dianggap Jokowi mengetahui, bahkan mungkin menyuruh ini," katanya.
Kendati demikian, Mahfud mengingatkan agar publik tidak gegabah menyimpulkan bahwa pernyataan Budi Arie merupakan upaya kudeta terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Jangan gegabah menuduh Budi dan Jokowi mau kudeta, nggak mungkin. Itu analisis biasa bahwa Pemilu bisa dipercepat," tegasnya.
Di sisi lain, Mahfud juga menyoroti munculnya desakan agar Presiden Prabowo segera mengambil tindakan terhadap Budi Arie. Menurutnya, seruan agar Prabowo segera menindak Budi Arie justru tidak perlu dibesar-besarkan karena bisa menjadi bagian dari dinamika politik.
"Ada yang mengatakan, ayo Pak Prabowo harus segera menindak ini. Kalau Pak Prabowo tidak segera menurunkan, habis ini ada yang bilang begitu. Ah, itu permainan semua," tuturnya.
Mahfud menilai rangkaian polemik tersebut pada akhirnya tidak memberikan konsekuensi hukum terhadap Budi Arie, tetapi berhasil membuat sejumlah nama kembali menjadi sorotan publik.
"Ini bagian dari permainan politik yang canggih. Kalau ini memang sengaja oleh timnya Jokowi, menurut saya canggih," pungkas Mahfud.
