Personel lintas instansi dan 29 mobil tangki disiapkan untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. (Foto: PPID)
Pemprov DKI Jakarta menyiagakan 1.027 personel lintas instansi dan 29 mobil tangki untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026.
Langkah tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat memimpin Apel Jaga Jakarta Kesiapsiagaan Musim Kemarau Tahun 2026 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 September 2026.
Kesiapsiagaan difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara. Warga yang menghadapi kondisi darurat kekeringan dapat menghubungi layanan 112.
“Terlebih dengan kondisi El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Dampaknya perlu diantisipasi, mulai dari kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara,” ujar Pramono.
Sebanyak 1.027 personel yang disiagakan berasal dari unsur pemerintah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, PAM Jaya, PMI, relawan, serta mitra kebencanaan. Pemantauan wilayah rawan dan koordinasi lintas sektor juga diperkuat agar respons dapat dilakukan lebih cepat.
Untuk mengantisipasi kekurangan air bersih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 29 mobil tangki dari 10 instansi/lembaga. Pemetaan wilayah rawan dan kebutuhan warga juga dilakukan hingga tingkat kelurahan.
“Saya meminta jajaran untuk tidak menunggu masalah terjadi. Pastikan air bersih tersedia, cegah kebakaran, jaga kualitas udara dan kesehatan warga, serta pantau stok pangan. Masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menggunakan air secara bijak, mencegah sumber api, memastikan APAR tersedia, dan segera melaporkan potensi kebakaran,” tegasnya.
Selain kekeringan, kebakaran menjadi salah satu risiko utama selama musim kemarau. Sepanjang Juli hingga Agustus 2026 tercatat 457 kejadian kebakaran, dengan 240 kejadian terjadi pada Agustus. Dugaan penyebab terbanyak berasal dari listrik sebanyak 169 kejadian, sedangkan objek yang paling banyak terbakar adalah sampah dengan 122 kejadian.
“Pengawasan terhadap titik rawan dan edukasi pencegahan harus diperkuat. Sedangkan untuk Alat Pemadam Api Ringan (APAR), saya meminta setiap RW memilikinya, karena ini program sudah berjalan, saya yakin sekarang setiap RW sudah memilikinya,” ujar Gubernur Pramono.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk menindaklanjuti laporan dan memfasilitasi distribusi air bersih ke lokasi yang membutuhkan. Mekanisme tersebut juga telah disosialisasikan kepada jajaran pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan.
“Setelah laporan diterima, BPBD akan berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk memfasilitasi distribusi air bersih ke lokasi yang membutuhkan. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar bilamana masyarakat menemukan kejadian kekeringan segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan PAM Jaya untuk distribusi air bersihnya,” jelas Maruli.
