Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)
Mantan Presiden Joko Widodo buka-bukaan mengenai falsafah Jawa yang selama ini menjadi pegangannya, baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun ketika memimpin Indonesia.
Hal itu disampaikan Presiden ke-7 RI tersebut saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Haul ke-8 Al-Maghfurlah KH Musyafa Ali di Pondok Pesantren Al-Falah, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan tiga falsafah Jawa yang menurutnya menjadi pedoman dalam kehidupan.
Pertama, lamun sira sekti, ojo mateni, yang berarti meskipun memiliki kesaktian atau kekuasaan, seseorang tidak boleh menjatuhkan orang lain.
Pertama, lamun sira sekti, ojo mateni, yang berarti meskipun memiliki kesaktian atau kekuasaan, seseorang tidak boleh menjatuhkan orang lain.
Kedua, lamun siro banter, ojo ndhisiki, yang berarti meskipun mampu bergerak cepat, seseorang tidak harus selalu mendahului. Ketiga, lamun sira pinter, ojo minteri, yang berarti meskipun pintar, seseorang tidak boleh merasa paling pintar atau bersikap sok pintar.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai petuah yang disampaikan Jokowi tersebut pada dasarnya merupakan nilai normatif yang patut dipegang siapa pun, terutama mereka yang sedang memegang kekuasaan.
"Petuah ini sifatnya normatif dan saya kira ini adalah nilai-nilai yang memang harus dipegang oleh siapa pun ketika memiliki kekuasaan," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 2 September 2026.
Namun, menurut Adi, karena petuah tersebut disampaikan oleh Jokowi, publik tentu akan mengaitkannya dengan perjalanan politik dan kebijakan selama dua periode kepemimpinannya sebagai Presiden RI.
Ia mengatakan, berbagai kontroversi yang mengiringi pemerintahan Jokowi sejak 2014 hingga 2024 akan kembali menjadi bahan perdebatan setiap kali Jokowi menyampaikan pesan-pesan politik maupun moral.
"Banyak sekali kebijakan-kebijakan politik Jokowi yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Bahkan banyak sekali pihak yang menuding bahwa justru Jokowi tidak mau berhenti untuk dua periode menjadi presiden," ujarnya.
Adapun isu yang mencuat antara lain wacana masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan Pemilu. Selain itu, keputusan politik Jokowi mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 juga dinilai sebagian pihak sebagai bagian dari upaya mempertahankan pengaruh politik.
Karena itu, Adi melihat ada kesenjangan antara pesan moral yang disampaikan Jokowi dengan persepsi publik terhadap sejumlah langkah politiknya.
"Kalau bicara tentang Jokowi pasti panjang kali lebar terjadi kontroversi dan perdebatan yang tidak berkesudahan. Ada yang pro dan kontra," tuturnya.
Menurut Adi, sosok Jokowi hingga kini tetap menjadi perhatian publik meski sudah tidak menjabat sebagai presiden. Bahkan, setelah kembali ke Solo dan tidak lagi menjadi kepala negara, berbagai aktivitas politiknya tetap menjadi sorotan.
Ia menilai sejumlah langkah Jokowi setelah lengser, termasuk safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI), turut membuat publik kembali mempertanyakan arah politik mantan wali kota Solo tersebut.
"Publik melihat per hari ini begitu banyak hal-hal yang disampaikan oleh Jokowi dianggap sen kanan tapi belok kiri," pungkas Adi.
