Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Publika

Mau Tiru GBHN, PPHN Justru Makin Ngawur!

RABU, 02 SEPTEMBER 2026 | 04:26 WIB

POKOK-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang digagas oleh Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat menjabat sebagai Ketua MPR RI adalah pedoman atau arah kebijakan penyelenggaraan negara agar pembangunan nasional berjalan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan tidak berubah setiap kali terjadi pergantian presiden. 

Hari ini Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR Setelah Bambang Soesatyo melanjutkan ide PPHN ini. Berikut adalah poin-poin penting mengenai gagasan PPHN tersebut:

Tujuan dan Urgensi


Arah Pembangunan Jangka Panjang: Berfungsi sebagai payung ideologis dan konstitusional untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) agar visi Indonesia di masa depan punya arah yang jelas.

Kesinambungan program: Mencegah program pembangunan nasional terhenti atau berubah total hanya karena pergantian pemimpin setiap lima tahun sekali. 

Tidak Mengurangi Kewenangan Presiden: Bamsoet menegaskan bahwa PPHN tidak akan menghilangkan ruang atau kewenangan presiden terpilih dalam menyusun visi-misi serta menjalankan roda pemerintahan. 

Bentuk dan Dasar Hukum

Melalui TAP MPR, Bamsoet mengusulkan agar PPHN dibentuk dan diatur lewat Ketetapan (TAP) MPR, bukan melalui amandemen UUD 1945 secara menyeluruh yang dikhawatirkan dapat membuka celah perubahan luas pada konstitusi.

Kajian Akademis: Gagasan ini juga diperdalam melalui disertasi doktoral Bamsoet di Universitas Padjadjaran (Unpad) yang mengkaji berbagai alternatif bentuk serta plus-minus dasar hukum PPHN sebagai Directive Principles of Governance Policies.

Perbandingan dengan GBHN

Mari kita bandingkan dengan GBHN Darisisi hukum ada sebuah pertanyaan besar PPHN  bukan perintah UUD 1945 beda dengan GBHN ada di pasal 3 UUD 1945

GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) adalah dokumen resmi yang berisi pedoman dan arah penyelenggaraan negara serta pembangunan nasional jangka panjang yang bersifat menyeluruh. 

Apa itu GBHN? Pengertian: Pernyataan kehendak rakyat yang dirumuskan untuk mengatur arah pembangunan nasional. Fungsi: Menjadi panduan atau acuan utama bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan program pembangunan (seperti Repelita pada masa Orde Baru).

Kondisi Saat Ini: GBHN sudah tidak berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini setelah UUD 1945 diamandemen dan digantikan oleh sistem perencanaan pembangunan nasional (seperti RPJP dan RPJM

Dasar Hukum GBHN

Sebelum Amandemen UUD 1945: Dasar hukum utama keberadaan GBHN tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan), yang berbunyi: "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara." Lembaga yang Berwenang: Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk masa jabatan 5 tahun.

Kesimpulan: PPHN = Gantungan di dinding. Indah dilihat, tidak dipakai kerja. Dulu: MPR itu Direktur. Tap MPR itu SK Direktur. Presiden itu Manajer. Wajib jalan. Sekarang: MPR itu Komisaris. Presiden itu Direktur Utama. Sama-sama dipilih RUPS. Komisaris bikin "Rekomendasi Perusahaan". Dirut boleh ikut, boleh tidak. Kalau Dirut tidak ikut, Komisaris bisanya cuma: "Kami kecewa". Itulah PPHN saat ini.

Di UUD 2002, Pasal berapa yang mengatakan Tap MPR lebih tinggi dari Keputusan Presiden? Pasal berapa yang mengatakan Presiden wajib melaksanakan PPHN? Pasal berapa yang memberi sanksi kalau Presiden tidak laksanakan PPHN? Jawabannya: TIDAK ADA. Karena di sistem ini, Presiden dan MPR sama-sama dipilih rakyat. Sama-sama setara.

Jadi PPHN itu bukan hukum. PPHN itu himbauan. Kalau kita mau PPHN punya gigi, maka harus kembalikan hierarki: MPR di atas Presiden. Seperti dulu. Kalau tidak mau kembalikan hierarki, maka jujur saja: Hapus PPHN. Biar 553 visi misi jalan sendiri.

Tiga Kalimat Penutup 

1. "Tap MPR tanpa MPR tertinggi = Pedang tanpa Hulu"
2. "PPHN di UUD 2002 = Kompas yang tidak wajib dipakai nakhoda"
3. "Kita tidak bisa pakai mesin diesel dengan bensin. Sistemnya sudah beda"

Ketua MPR jawab: "Tap MPR tetap mengikat". Tunjukkan pasalnya Pasal berapa di UUD 2002 Tap MPR masih mengikat. Tap MPR sudah tidak ada di daftar. UU No 12/2011 cuma nyebut "Ketetapan MPRS dan TAP MPR yang masih berlaku" di Pasal 2. Tapi tidak dikasih tempat. Karena Presiden tidak wajib taat. DPR tidak wajib taat. Pengadilan tidak bisa uji. Jadi, PPHN hanya Rekomendasi Politik, bukan Perintah Hukum. Kalimat Pak Yusril: Tap MPR sekarang hanya deklaratif. Tidak normatif.


Prihandoyo Kuswanto 
Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila 


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya