Berita

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). (Foto: Istimewa)

Politik

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

SELASA, 01 SEPTEMBER 2026 | 23:18 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memilih untuk tidak bergantung pada APBN. Batam mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) BP Batam bersama Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa 1 September 2026.

Di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, BP Batam menyampaikan rencana anggaran tahun 2027 sekitar Rp2,4 triliun tanpa tambahan APBN.


“Kalau pembangunan Batam dapat dibiayai dari kemampuan sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan masyarakat di daerah lain?” kata Li Claudia.

Menurut Li Claudia, kemandirian Batam bukan hanya berarti mampu membangun dengan kekuatan sendiri. Lebih dari itu, Batam ingin berdiri dengan kaki sendiri dan tidak menambah beban fiskal negara.

“Kemandirian berarti Batam mampu berdiri dengan kaki sendiri, membiayai pembangunannya melalui pendapatan yang dihasilkan, dan memberi ruang bagi APBN untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” kata Li Claudia.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menegaskan, keputusan untuk tidak mengandalkan tambahan APBN merupakan bentuk tanggung jawab Batam dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.

"Ketika Batam mampu membiayai pembangunan dengan pendapatannya sendiri, maka kami memilih tidak mengambil porsi anggaran yang mungkin lebih dibutuhkan oleh daerah lain,” kata Amsakar.

Li Claudia menambahkan, optimalisasi PNBP harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan serta percepatan pembangunan.

“PNBP bukan hanya sumber pembiayaan, tetapi juga instrumen untuk memastikan pembangunan Batam berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Li Claudia.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya