Berita

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kementerian Kehutanan, Jakarta Pusat pada Selasa 1 September 2026. (Foto: RMOL)

Politik

Menhut: Karhutla Terjadi karena Dibakar

SELASA, 01 SEPTEMBER 2026 | 21:22 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai kemungkinan besar kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di sejumlah wilayah di Tanah Air terjadi akibat dibakar oleh pihak-pihak tertentu, bukan murni kebakaran.

"Sudah hampir pasti ini adalah dibakar, bukan kebakaran, baik itu dilakukan oleh personal masyarakat, pekebun-pekebun biasa, atau korporasi," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kemenhut, Jakarta, Senin 1 September 2026.

Raja Juli mengatakan, Kemenhut telah bekerja dengan instansi terkait, sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, dalam penegakan hukum karhutla.


"Kami tidak akan pernah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Siapa pun yang melakukan pelanggaran, siapa pun yang melakukan pelanggaran, tanpa terdiskriminasi, kami akan tindak sesuai dengan undang-undang kehutanan yang kami miliki," kata Raja Juli.

Sebelumnya, Raja Juli Antoni mengklaim tren jumlah titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan penurunan pada akhir Agustus 2026.

Hal ini dikatakan Raja Juli berdasarkan data yang dirilis di https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/ milik Kementerian Kehutanan pada akhir Agustus 2026.

Dari data Sipongi tersebut, Provinsi Riau dan Jambi tercatat sudah nol hotspot per 31 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB.

"Kita lihat data dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus (menurun)," kata Raja Juli.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya