Berita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kedua dari kiri). (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Dasco Soal RUU Perampasan Aset: Pokoknya Pidana Koruptor, Aset Dirampas!

SELASA, 01 SEPTEMBER 2026 | 19:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPR memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus bergulir dan berada dalam tahap penyempurnaan draf.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menepis anggapan adanya pergeseran substansi mendasar dalam draf RUU tersebut.

"Berubah gimana ya?" kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 September 2026.


Dasco menjelaskan, penyesuaian draf dilakukan karena naskah terdahulu disusun sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Karena itu, harmonisasi regulasi mutlak diperlukan.

"Di draf lama ada beberapa yang harus disesuaikan karena dikeluarkan sebelum KUHP dan KUHAP baru disahkan. Sekarang ini kita lagi banyak meminta partisipasi publik untuk menyempurnakan draf yang ada," jelasnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menambahkan, masukan dari para pakar hukum dan masyarakat terus diserap untuk melengkapi pasal-pasal di dalamnya. Namun, ia menegaskan prinsip utama RUU ini tetap menyasar hasil kejahatan korupsi.

"Pokoknya itu kalau tindak pidana koruptor, ya itu aset yang dirampas," tegas Dasco.

Saat disinggung apakah mekanisme perampasan aset hanya berlaku bagi pihak yang sudah divonis pidana, Dasco enggan berspekulasi lebih jauh. Ia menyebut dinamika pembahasan di legislatif masih sangat cair.

"Nanti kita lihat, ini kan perkembangan banyak, dinamika di lapangan," ujarnya.

Meski pembahasan masih dinamis, Dasco optimistis RUU Perampasan Aset dapat dituntaskan tepat waktu sebelum akhir tahun.

"Kalau 15 Desember (2026), insyaallah," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya